DPRD Wacanakan Coret Anggaran Program Sumur Resapan, Ini Kata Wagub DKI

Sebelumnya, dalam pembacaan pemandangan fraksi pada RAPBD 2022, anggota Fraksi PDIP Agustina Hermanto mengatakan, pihaknya mendorong agar anggaran untuk program normalisasi dan restorasi sungai yang dianggarkan sebesar Rp 1,2 triliun untuk ditingkatkan pada 2022.

Bahkan mengalihkan anggaran yang dinilai tidak jelas seperti sumur resapan dihapus dan dialihkan untuk normalisasi.

"Program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggaran dilimpahkan untuk normalisasi sungai," kata dia.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, pihaknya menolak usulan anggaran sebesar Rp 100 miliar lebih yang akan digunakan untuk pembuatan sumur resapan.

Baca Juga: Proyek Pembangunan Rusun di Jakarta Terkendala Pembiayaan

Penolakan itu dilakukan pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2022.

Alasannya untuk menghapus anggaran sumur resapan karena program itu dianggap tidak memberikan dampak dan manfaat dalam pengendalian banjir. Padahal, jumlah uang yang digelontorkan sudah sangat besar.

"Tahun ini diajukan sekitar Rp 100 miliar sekian, gak sampai Rp 200 miliar. 2021 yang besar, Rp416 miliar kalau tidak salah. Besar kan," ujar Gembong di DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/11).

Gembong menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak memakai dana pembuatan sumur resapan untuk merelokasi penduduk di bantaran kali agar normalisasi dapat berjalan.

"Kalau dulu Pak Anies mau melakukan eksekusi dua pekerjaan, bisa selesai sekaligus. Penataan permukiman bisa tertata dengan baik kemudian pengentasan banjir juga bisa dilakukan dengan baik," kata Gembong.

Baca Juga: DPRD Minta Anies Bangun Rusun Bagi Korban Gusuran, Wagub DKI Akui Kesulitan Biaya

Sejak awal menjabat, program pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal ini menjadi andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mencegah banjir dan penurunan tanah di Jakarta.