Soal Cyber Army, Ketua DPRD DKI Jakarta: MUI Tak Boleh Jadi Bumper Seseorang

SuaraJakarta.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta diminta tetap independen terkait dengan ramainya isu pembentukan cyber army oleh organisasi keagamaan itu.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan MUI Jakarta tidak boleh memihak kepada satu orang.

"Bagi saya, yang namanya MUI itu majelis ulama Indonesia, dia tidak boleh menjadi bumper seseorang, namun harus independen," kata Prasetyo, Rabu (24/11/2021).

Prasetio menyebut bahwa MUI harus menetapkan independensinya dan tidak boleh membela satu pihak saja.

Baca Juga: Muncul Desakan Pembubaran MUI, Wapres Ma'ruf Amin Beri Komentar Menohok

Sebab, organisasi keagamaan ini mampu membuat fatwa yang bisa diikuti oleh masyarakat luas.

"Jadi, tidak boleh istilahnya bela sana, bela sini, tidak boleh, karena dia bisa membuat fatwa, jadi harus hati-hati," ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Cyber Army MUI Jakarta

Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menuturkan pihaknya mempersiapkan pasukan siber atau cyber army untuk melawan pendengung (buzzer) yang menyudutkan ulama dan Gubernur Anies Baswedan.

Alasannya, Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta, tapi hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di internet.

Baca Juga: 6 Fakta Sosok Wanita yang Cekcok dengan Ibu Arteria Dahlan, Bukan Anak Jenderal

Tim pasukan siber ini bertugas untuk melawan konten yang menyerang ulama dan Anies. Caranya dengan mengangkat informasi terkait keberhasilan dicapai melalui internet dan media sosial.