Soal Cyber Army, Ketua DPRD DKI Jakarta: MUI Tak Boleh Jadi Bumper Seseorang

Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menilai MUI DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer penyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan yang tak lepas dari dana hibah Pemprov DKI senilai Rp 10,6 miliar.

"Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan. Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik gubernur?" kata Luqman kepada wartawan.

Lawan Buzzer

Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyatakan pembentukan cyber army untuk melawan pendengung penyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak terkait dengan dana hibah Rp10 miliar.

Baca Juga: Muncul Desakan Pembubaran MUI, Wapres Ma'ruf Amin Beri Komentar Menohok

"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata KH Munahar Muchtar via pesan singkatnya.

Menurut Munahar, pada rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10/2021), membicarakan program ke depan serta makin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama.

"Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam 'cyber army'," katanya.

Terkait dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta yang dikaitkan dengan pembentukan cyber army MUI Jakarta, Munahar menjelaskan, anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber, tapi untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.

"Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan," ujarnya. [Antara]

Baca Juga: 6 Fakta Sosok Wanita yang Cekcok dengan Ibu Arteria Dahlan, Bukan Anak Jenderal