Ketua DPRD DKI: Pemindahan Ibu Kota Negara Akan Berdampak pada Ekonomi Jakarta

SuaraJakarta.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, akan berdampak pada perekonomian di Jakarta.

Salah satunya, kata Prasetio, hal itu akan meminimalisir terganggunya ekonomi akibat faktor keamanan karena banyaknya aksi demonstrasi.

"Pemindahan Ibu Kota tentu kami dukung. Pemindahan tersebut ada dampak ekonominya, kan jauh, kalau ada unjuk rasa, atau apa pun," katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengaku aneh pada masyarakat yang menilai presiden sebagai kepala pemerintahan, selalu salah bahkan sejak presiden pertama Indonesia Soekarno.

Padahal, kata dia, dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dapat meningkatkan pertumbuhan di daerah yang jadi Ibu Kota baru tersebut, seperti Jakarta yang tadinya tidak terlihat sebagai metropolitan.

"Sekarang kan kelihatan metropolitan. Contohnya kawasan dari Thamrin sampai Sudirman. Kemudian dulu kami tidak punya MRT, sekarang minimal Lebak Bulus sampai HI sudah ada, sekarang diteruskan lagi sampai Kemayoran," ucapnya.

Walaupun Ibu Kota Negara pindah, Prasetio menyebut bahwa status kekhususan daerah masih menjadi pertimbangan pemerintah.

"Kalau tidak, dampak politiknya beda. Akan ada Jakarta Timur 1, Jakarta Timur 2 dan sebagainya. Padahal daerah Jakarta tidak terlalu besar dan padahal penyangganya besar," ucapnya.

Pemerintah mulai menyiapkan peraturan turunan Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) untuk mendukung eksekusi di lapangan dan perumusannya tetap sesuai prosedur dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala aspek teknis pendukung IKN akan diatur dalam regulasi turunan, mulai dari pelaksanaan pembangunan fisik dan pendanaannya, tata pengelolaan pemerintahan, hingga masa transisi dan pentahapan relokasi.

Baca Juga: Dianggap Tidak Efektif, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi Sarankan Sumur Resapan Diubah Jadi Kolam Lele

UU IKN dan regulasi turunannya adalah basis krusial dalam pelaksanaan pemindahan IKN sehingga isi dan proses penyusunannya secara transparan akan selalu disampaikan kepada publik.

Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU IKN menjadi Undang-Undang (UU) pada sidang paripurna, Selasa 18 Januari 2022, dalam sidang tersebut mayoritas fraksi menyetujui pengesahan UU IKN kecuali fraksi PKS.

Adapun, periode 2022-2024, dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR dan perumahan.

Hal ini termasuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga (K/L) pusat tahap awal sebanyak 500 ribu. [Antara]