Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Anggota DPD Sylviana Minta Aset Negara di Jakarta Jangan Sampai Dikuasai Asing

SuaraJakarta.id - Anggota DPD dari DKI Jakarta, Sylviana Murni menyoroti soal aset-aset negara saat Jakarta tak lagi menyandang status ibu kota. Ia meminta agar aset negara tak jatuh ke tangan swasta.

Menurut Sylvi, ketika ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur, aset negara yang sudah ada harus tetap dimanfaatkan untuk kepentingan warga Jakarta. Ia mencontohkan salah satunya adalah kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Aset se-Pemprov DKI Jakarta, atau misalnya tempat saya kerja di Senayan, ketika sudah tidak menjadi dewan lagi yang begitu besar, jangan nanti dijual atau berpindah tangan menjadi aset perorangan, bahkan menjadi aset swasta,” kata Sylviana dalam diskusi bertajuk ‘Menata Jakarta usai Ditinggal Ibu Kota’ secara virtual, Jumat (4/2/2022).

Sylviana khawatir jika pemerintah tidak mengelola aset negara di Jakarta dengan baik, bakal diambil pihak swasta. Bahkan pihak swasta yang dimaksud bukan asal Indonesia, bisa jadi dari luar negeri.

“Pada masa itu mungkin orang nggak beli (aset) yang sebegitu mahalnya, lalu siapa yang mampu? bukan orang Indonesia (pihak asing) mungkin,” ujarnya.

Dengan adanya aset sekarang dan dimanfaatkan dengan baik, ia berharap Jakarta dapat menjadi kota masa depan yang berkelanjutan dan berdaya saing meski IKN dipindah ke Kaltim. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih sejahtera bermukim di Jakarta.

“Kita ini punya (aplikasi) e-Aset ini nggak boleh terlupakan, jangan sampai aset-aset kita hilang,” ucapnya.

Di acara yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan pembangunan di Jakarta akan tetap berlanjut meskipun status ibu kota sudah berpindah. Sejumlah program pembangunan tidak ada yang dikurangi dan akan terus berjalan seperti tetap menjadi ibu kota.

"Kami memandang pemindahan ibu kota menuju nusantara adalah niat yang baik dari pemerintah pusat yang harus diapresiasi dan harus disupport. Kita berharap ke depan kita punya ibu kota yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Di Kalimantan Timur dengan nama Nusantara," pungkasnya.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Siapkan Dana Rp 28,3 Triliun Buat Bebaskan Lahan Pembangunan Infrastruktur