SuaraJakarta.id - PT Jakarta Propertindo telah mulai membangun sirkuit Formula E sejak awal Februari lalu. Pengerjaan lintasan ajang balap mobil listrik ini dikebut dan ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pembuatan sirkuit yang dikerjakan oleh PT Jaya Konstruksi itu.
"Prosesnya masih jalan, kita tunggu saja ya. Tapi sejauh ini menurut panitia Jakpro (PT Jakarta Propertindo) tidak ada masalah yang berarti," ujar Riza, Rabu (2/3/2022).
Meski hanya memiliki waktu tiga bulan sampai bulan April mendatang, Politisi Gerindra ini berharap pengerjaannya selesai tepat waktu. Tak hanya itu, ia juga ingin sirkuit yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Formula E Operation (FEO).
Baca Juga: Blak-Blakan soal Kerangka Lintasan Formula E Pakai Bambu, Wagub DKI: Sesuai Ketentuan Secara Teknik
"Mudah-mudahan bisa cepat selesai sesuai dengan standar yang diharapkan dan kegiatan bisa berjalan baik," katanya.
Nantinya, lintasan ajang balap mobil listrik ini memiliki total panjang 2,4 kilometer dengan lebar lintasan adalah 16 meter. Trek ini nantinya bakal mempunyai 18 tikungan, dan trek lurus sepanjang 600 meter.
Selain itu, diperkirakan kapasitas penonton yang bisa ditampung di sirkuit di Ancol mencapai 60 ribu orang. Nantinya pihak sponsor akan membantu pendanaan membangun stand penonton.
Ancol akan beroperasi hanya khusus untuk Formula E pada 4 Juni 2022. Tempat rekreasi lainnya akan ditutup untuk sementara waktu ketika balapan.
Sebelum Ancol terpilih, ada empat opsi lintasan lainnya, yakni JIExpo Kemayoran, Jalan Sudirman, Jakarta International Stadium/JIS, dan Pantai Indah Kapuk. JIExpo juga sempat menjadi salah satu dari dua pilihan terakhir bersama Ancol.
Baca Juga: Marak Tawuran di Jakarta, Ini Respons Wagub DKI Ahmad Riza Patria
Dalam perjalanannya, Formula E menemui beragam kontroversi. Acara ini dinilai hanya menghamburkan uang di tengah pandemi Covid-19 oleh sejumlah pihak.
Apalagi setelah diketahui Pemerintah Provinsi DKI telah menggelontorkan uang Rp 560 miliar untuk uang komitmen atau commitment fee.
Bahkan, Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI mengajukan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur Anies Baswedan. Namun, kubu pendukung Anies di legislatif tidak mau mengikutinya.
Hingga akhirnya, Anies menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagai Organizing Commitee atau panitia pelaksana. Sekjen IMI, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI dipilih menjadi Ketua Panitia. Lalu Ketua IMI, Bambang Soesatyo sekaligus Ketua MPR RI menjadi Ketua Dewan Pengarah.
Berita Terkait
-
Ahmad Riza Patria: Semoga Suara.com Terus Berjaya dan Mencerahkan Masyarakat
-
Dua Bulan Jalan, Wamen Desa Riza Patria Klaim MBG Berhasil: Sekarang 110 Negara Punya Program Sama
-
Tirai Baru Demokrasi: Ambang Batas Lenyap, Mahar Politik Merajalela
-
Rano Karno Jadi Wagub, Mandra Beri Pesan Penting: Ingat Amanah!
-
Pesan Mandra Buat Rano Karno yang Segera Dilantik Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta: Tolong Dong, Amanah!
Tag
Terpopuler
- Jerman Grup Neraka, Indonesia Gabung Kolombia, Ini Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2025 Versi....
- Kiper Belanda Soroti Ragnar Oratmangoen Cs Pilih Timnas Indonesia: Lucu Sekali Mereka
- Innalillahi Selamat Tinggal Selamanya Djadjang Nurdjaman Sampaikan Kabar Duka dari Persib
- Jabat Tangan Erick Thohir dengan Bos Baru Shin Tae-yong, Ada Apa?
- 8 HP Samsung Siap Kantongi One UI 7 Berbasis Android 15, Langsung Update Bulan Ini!
Pilihan
-
Terima Apa Adanya, Ni Luh Nopianti Setia Menunggu Hingga Agus Difabel Bebas
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan RAM 8 GB, Terbaik April 2025
-
Tier List Hero Mobile Legends April 2025, Mage Banyak yang OP?
-
Ratusan Warga Geruduk Rumah Jokowi, Tuntut Tunjukkan Ijazah Asli
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 6 GB, Andalan dan Terbaik April 2025
Terkini
-
Pengakuan Mencengangkan Pelaku Pelecehan di Stasiun Tanah Abang: Efek Hasrat Meningkat
-
Rambut Gondong Muka Kucel, Begini Tampang Penculik Anak Perempuan di Pasar Rebo
-
DPRD Minta Pemprov DKI Rutin Lakukan Fogging Nyamuk DBD: Jangan Nunggu Ada Kasus Dulu
-
DPRD Minta Pramono Mulai Terapkan ERP, Bisa Mulai Tahap Satu di Jalan Utama
-
PPSU Cempaka Putih Wafat saat Bekerja, Pemprov DKI: Hak-hak Almarhum Pasti Dipenuhi