Wagub DKI Sebut Proyek Pengendalian Banjir 942-DV di Jakarta Terkendala Biaya

SuaraJakarta.id - Proyek pengendalian banjir pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta bernama 942-DV Project baik pengendalian banjir saat musim hujan maupun banjir rob mengalami kendala biaya karena pandemi COVID-19 belum rampung.

"Proyek pengendalian banjir 942-DV yakni merevitalisasi dan memperbaiki sembilan polder, empat waduk, dan dua sungai. Namun ada keterbatasan dana, karena COVID-19, sehingga belum semua bisa dilakukan," kata Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Menurut Riza Patria, proyek 942-DV adalah kegiatan super prioritas di Dinas SDA melalui pembangunan sembilan polder, empat waduk, revitalisasi dua kalim dan peningkatan drainase vertikal (DV).

Berdasarkan keterangan Pemprov DKI Jakarta, sembilan polder yang akan dibangun berada di Kelapa Gading, Pulomas, Muara Angke, Teluk Gong, Mangga Dua, Green Garden, Marunda JGC, Tipala-Adhyaksa, dan Kamal.

Baca Juga: Wagub DKI Jakarta: Kita sedang Akan Memasuki Masa Endemi

Sementara, empat waduk yang dibangun ada di Brigif, Lebak Bulus, Pondok Ranggon, dan Wirajasa.

Sedangkan, dua sungai yang direvitalisasi adalah pembangunan prasarana dan sarana, yakni berupa sodetan Muara Bahari - Kali Besar dan Kali Ciliwung - Pasar Baru.

Menurut Riza, sistem polder ini dilakukan untuk menangani banjir atau rob dengan kelengkapan sarana fisik meliputi sistem drainase kawasan, kolam retensi, tanggul keliling kawasan, pompa dan pintu air, sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air.

Di samping itu, revitalisasi kali untuk meningkatkan kapasitas debit air, sedangkan pembangunan drainase vertikal untuk menambah kualitas air tanah, peningkatan sumber air baku dan mengurangi beban saluran.

Program pengendalian banjir yang dipilih Gubernur DKI Anies Baswedan tidak mengandalkan normalisasi sungai, berbeda dengan pilihan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan normalisasi kali Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer.

Baca Juga: Selain Banjir, Gempa, Pemprov DKI Antisipasi Ancaman Pergerakan Tanah di Jakarta

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta mengklaim program normalisasi lewat pembebasan lahan tetap berjalan secara bertahap.