SuaraJakarta.id - Adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen, membuat Partai Gerindra harus berkoalisi dengan partai politik lain agar bisa mengusung calon pada Pilpres 2024.
Terkait ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan pertemuan atau pembicaraan formal dengan parpol lain soal koalisi untuk Pilpres 2024.
"Koalisi masih sangat jauh, karena kami masih berkonsentrasi untuk konsolidasi secara internal," ungkapnya, di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (26/3/2022).
Hal itu dikatakannya saat menghadiri rangkaian HUT Gerindra ke-14, sekaligus menghadiri Deklarasi Dukungan DPD Partai Gerindra Sumbar bagi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai Capres 2024.
Namun demikian, Sufmi mengatakan sejauh ini komunikasi terus dijalin dengan sejumlah parpol lain. Namun sifatnya baru informal.
"Sifatnya baru komunikasi informal, dan itu hal biasa dalam hal politik. Kita saling berkunjung dan silaturahim, tapi secara formal belum ada," jelasnya.
Ia meminta seluruh pengurus dan kader Gerindra untuk merapatkan barisan dan solid dalam memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Menurutnya, saat ini ada yang menghembuskan kabar miring tentang Prabowo Subianto di tengah masyarakat bahwa Ketua Umum Gerindra itu telah mengkhianati pendukung pada 2019.
"Kami harus klarifikasi bahwa Prabowo tidak berkhianat, dibuktikan selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan program yang dijalankan adalah program kampanye dulu,” tegasnya.
Baca Juga: Suara 'Ridwan Kamil for Presiden RI 2024' Mulai Bergema dari Daerah Ini
Untuk itu, paparnya, jajaran Gerindra diminta turun menangani dan menyampaikan hal sebenarnya kepada masyarakat agar tidak terpengaruh.
"Kami minta seluruh jajaran Gerindra Sumbar melakukan penetrasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kabar miring yang kemudian mendiskreditkan (Prabowo) itu tidak benar," katanya.
Di hadapan para pengurus dan kader DPD Gerindra Sumbar, ia mengingatkan agar bersatu dan menghindari konflik internal.
"Kita akan menghadapi kontestasi Pemilihan Legislatif dan Pilpres dan Kepala Daerah 2024 sehingga tidak ada waktu untuk ribut-ribut internal. Jika masih ada konflik, maka akan ditindak tegas," katanya. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Saldo DANA Gratis Ratusan Ribu? Klaim Link DANA Kaget Terbaru di Sini!
-
Cuan Instan! 3 Link DANA Kaget Hari Ini Siap Diklaim, Saldo hingga Rp145 Ribu Langsung Cair
-
Lisa Mariana Tes DNA di Singapura? Ini Respons Tim Hukum Ridwan Kamil
-
Livin Merchant Milik Bank Mandiri Menangkan AIBP Enterprise Innovation Awards 2025
-
TransTRACK Academy Gelar Pelatihan Digital Supply Chain untuk Tingkatkan Efisiensi Distribusi