SuaraJakarta.id - Adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen, membuat Partai Gerindra harus berkoalisi dengan partai politik lain agar bisa mengusung calon pada Pilpres 2024.
Terkait ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan pertemuan atau pembicaraan formal dengan parpol lain soal koalisi untuk Pilpres 2024.
"Koalisi masih sangat jauh, karena kami masih berkonsentrasi untuk konsolidasi secara internal," ungkapnya, di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (26/3/2022).
Hal itu dikatakannya saat menghadiri rangkaian HUT Gerindra ke-14, sekaligus menghadiri Deklarasi Dukungan DPD Partai Gerindra Sumbar bagi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai Capres 2024.
Namun demikian, Sufmi mengatakan sejauh ini komunikasi terus dijalin dengan sejumlah parpol lain. Namun sifatnya baru informal.
"Sifatnya baru komunikasi informal, dan itu hal biasa dalam hal politik. Kita saling berkunjung dan silaturahim, tapi secara formal belum ada," jelasnya.
Ia meminta seluruh pengurus dan kader Gerindra untuk merapatkan barisan dan solid dalam memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Menurutnya, saat ini ada yang menghembuskan kabar miring tentang Prabowo Subianto di tengah masyarakat bahwa Ketua Umum Gerindra itu telah mengkhianati pendukung pada 2019.
"Kami harus klarifikasi bahwa Prabowo tidak berkhianat, dibuktikan selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan program yang dijalankan adalah program kampanye dulu,” tegasnya.
Baca Juga: Suara 'Ridwan Kamil for Presiden RI 2024' Mulai Bergema dari Daerah Ini
Untuk itu, paparnya, jajaran Gerindra diminta turun menangani dan menyampaikan hal sebenarnya kepada masyarakat agar tidak terpengaruh.
"Kami minta seluruh jajaran Gerindra Sumbar melakukan penetrasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kabar miring yang kemudian mendiskreditkan (Prabowo) itu tidak benar," katanya.
Di hadapan para pengurus dan kader DPD Gerindra Sumbar, ia mengingatkan agar bersatu dan menghindari konflik internal.
"Kita akan menghadapi kontestasi Pemilihan Legislatif dan Pilpres dan Kepala Daerah 2024 sehingga tidak ada waktu untuk ribut-ribut internal. Jika masih ada konflik, maka akan ditindak tegas," katanya. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Menuju IFRC 2026, ERT NHM Perdalam Teknik dan Strategi Penyelamatan
-
Dosen Ilmu Komunikasi UPNVJ Edukasi Siswa SD tentang Cerdas Bermedia di Era Digital
-
Jakarta dan Bandung Siap Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026
-
Polisi Tangkap Enam Perampok Spesialis Nasabah Bank di Jakarta dan Bekasi
-
Merawat Kulit Ketiak dan Lipatan Tubuh agar Tampak Lebih Cerah