SuaraJakarta.id - Adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen, membuat Partai Gerindra harus berkoalisi dengan partai politik lain agar bisa mengusung calon pada Pilpres 2024.
Terkait ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan pertemuan atau pembicaraan formal dengan parpol lain soal koalisi untuk Pilpres 2024.
"Koalisi masih sangat jauh, karena kami masih berkonsentrasi untuk konsolidasi secara internal," ungkapnya, di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (26/3/2022).
Hal itu dikatakannya saat menghadiri rangkaian HUT Gerindra ke-14, sekaligus menghadiri Deklarasi Dukungan DPD Partai Gerindra Sumbar bagi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai Capres 2024.
Namun demikian, Sufmi mengatakan sejauh ini komunikasi terus dijalin dengan sejumlah parpol lain. Namun sifatnya baru informal.
"Sifatnya baru komunikasi informal, dan itu hal biasa dalam hal politik. Kita saling berkunjung dan silaturahim, tapi secara formal belum ada," jelasnya.
Ia meminta seluruh pengurus dan kader Gerindra untuk merapatkan barisan dan solid dalam memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Menurutnya, saat ini ada yang menghembuskan kabar miring tentang Prabowo Subianto di tengah masyarakat bahwa Ketua Umum Gerindra itu telah mengkhianati pendukung pada 2019.
"Kami harus klarifikasi bahwa Prabowo tidak berkhianat, dibuktikan selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan program yang dijalankan adalah program kampanye dulu,” tegasnya.
Baca Juga: Suara 'Ridwan Kamil for Presiden RI 2024' Mulai Bergema dari Daerah Ini
Untuk itu, paparnya, jajaran Gerindra diminta turun menangani dan menyampaikan hal sebenarnya kepada masyarakat agar tidak terpengaruh.
"Kami minta seluruh jajaran Gerindra Sumbar melakukan penetrasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kabar miring yang kemudian mendiskreditkan (Prabowo) itu tidak benar," katanya.
Di hadapan para pengurus dan kader DPD Gerindra Sumbar, ia mengingatkan agar bersatu dan menghindari konflik internal.
"Kita akan menghadapi kontestasi Pemilihan Legislatif dan Pilpres dan Kepala Daerah 2024 sehingga tidak ada waktu untuk ribut-ribut internal. Jika masih ada konflik, maka akan ditindak tegas," katanya. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Salah Satu Bupati di Jambi Diduga Palsukan Akta Perusahaan Saat Jadi Notaris
-
Sambut World Ocean Day, Novotel Greater Jakarta Menggelar Ciliwung River Education & Cleanup
-
Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan Liburan Sekolah Lebih Ceria bersama SBEC Juniors
-
FIFGROUP Raih Penghargaan CSR Nasional Berkat Program Berkelanjutan dan Berdampak
-
Mas Dhito Lepas 126 Siswa Boarding School Passing Grade Terbaik untuk Masuk Perguruan Tinggi