Hasto: Sikap PDIP Sudah Final, Tolak Penundaan Pemilu 2024

SuaraJakarta.id - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta semua pihak untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024.

Hasto menilai, wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut tidaklah produktif.

"Sebaiknya kita setop wacana yang tidak produktif itu," kata Sekjen PDIP, Senin (28/3/2022).

Menurut dia, ada hal yang lebih penting untuk dibahas dan diselesaikan, seperti membantu persoalan masyarakat.

Baca Juga: Hasil Survei: Elektabilitas Gerindra Naik 4 Persen, Dipengaruhi Pemilih Loyal Prabowo Subianto

Terlebih, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati Pemilu 2024 pada 14 Februari, sehingga isu penundaan pemilu tak perlu dibahas lagi.

Hasto pun menyebut, sikap partainya sudah jelas, yakni menolak penundaan Pemilu 2024.

"Untuk penundaan Pemilu sikap PDIP sudah final, sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final, sudah disepakati (Pemilu 2024 digelar) 14 Februari. Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri, itulah yang harus ditujukan sebagai etika politik yang baik," tegasnya.

Hasto mengatakan komunikasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlangsung intens dalam menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Megawati juga menjalin komunikasi politik dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca Juga: Jawab Kemarahan Jokowi, Legislator PKS Sebut Indonesia Kebanjiran Barang Impor karena Kebijakan Pemerintah

"Terkait dengan penundaan pemilu, sikap PDIP, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketum dan arahannya kepada seluruh jajaran partai, sangat tegas dan jelas," katanya.

Hasto menambahkan, proses amandemen sudah jelas aturannya, amandemen tidak bisa dilakukan sebagian masyarakat. Amandemen dilakukan oleh MPR RI yang di dalamnya ada DPR RI, DPD dengan syarat-syarat persetujuan lebih dari 2 per 3.

Namun mengingat Indonesia masih menghadapi pandemi, Hasto menegaskan skala prioritas adalah menuntaskan COVID-19. Belum lagi konflik Rusia dan Ukraina yang bisa berdampak pada Indonesia.

"Lebih baik seluruh hal yang berkaitan dengan amandemen konstitusi kita slowing down dulu. Kita berikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara agar kita di tengah persoalan dunia perang Rusia-Ukraina, persoalan ekonomi itu kemudian punya daya tahan yang kuat," ucapnya. [Antara]