Taufik Gerindra Yakin 7 Fraksi DPRD DKI Jakarta Konsisten Tolak Interpelasi Formula E

SuaraJakarta.id - Legislator Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik, yakin tujuh fraksi tetap menolak interpelasi Formula E, meski Badan Kehormatan (BK) telah memutuskan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tak melakukan pelanggaran pada rapat paripurna interpelasi Formula E.

"Saya kira masing-masing pihak akan konsisten, yang interpelasi konsisten dengan interpelasi, yang waktu itu engga, pasti konsisten juga," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Jumat (8/4/2022).

Kendati demikian, Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku bagaimanapun dirinya menghargai keputusan BK. Sebab itu merupakan keputusan yang harus dihormati.

"Iya apapun keputusan BK harus kita hormati karena itu institusi resmi yang bisa memeriksa anggota dewan," ujarnya.

Baca Juga: Ketua DPRD DKI Bakal Kembali Layangkan Interpelasi Formula E Jakarta

Lebih lanjut, ia menyebut tak mau berandai-andai soal rapat interpelasi Formula E yang kemungkinan tidak kembali kuorum, walau hanya ada 33 anggota dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI saja yang menyetujui interpelasi Formula E, sedangkan 73 anggota dewan dari tujuh fraksi sejak awal menolak.

"Ya saya gak bisa berandai-andai kalau soal begituan. Jadi orang harus bisa membedakan antara keputusan BK dengan haknya anggota interpelasi. Keputusan BK memang keputusan organisasi makanya harus dihargai," ucap Taufik.

Perlu diketahui, Berdasarkan Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib), rapat paripurna dapat digelar jika rapat dihadiri oleh 50 persen + 1 orang.

Jika mengacu pada jumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang berjumlah 106 orang, setidaknya rapat paripurna interpelasi harus dihadiri minimal 54 orang.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak paranoid untuk hadir dalam rapat paripurna interpelasi DPRD.

Baca Juga: Mau Digulirkan Lagi, Wagub DKI Sarankan Ganti Interpelasi Anies Soal Formula E Jadi Diskusi

Pasalnya, interpelasi merupakan fungsi dan kewenangan DPRD untuk bertanya terkait kebijakan Gubernur yang dinilai tidak wajar.