Pengamat: Tarif Integrasi Transportasi Jakarta Dibutuhkan Untuk Transisi Pandemi ke Endemi

SuaraJakarta.id - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI DKI Jakarta, Yusa Cahya menilai tarif integrasi antarmoda di Jakarta yang dinaungi PT JakLingko Indonesia dibutuhkan pada masa transisi yakni dari pandemi Covid-19 ke endemi bahkan setelah kondisi normal.

Menurut Yusa, banyak warga pengguna angkutan umum akhirnya beralih menggunakan kendaraan pribadi selama masa pandemi Covid-19 karena khawatir akan penularan virus.

"Kita perlu menarik kembali pengguna angkutan umum yang terlanjur pindah ke kendaraan pribadi karena masalah kesehatan, salah satunya dengan integrasi tarif transportasi yang lebih terjangkau," kata Yusa saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Yusa menjelaskan tarif yang terjangkau menjadi salah satu faktor yang menarik minat masyarakat dari integrasi antarmoda yang melibatkan tiga transportasi, yakni TransJakarta, MRT, serta LRT Jakarta.

JakLingko sebelumnya telah mengusulkan penumpang hanya sekali membayar dengan tarif Rp10 ribu jika menggunakan transportasi yang berbeda.

Sebelum integrasi, penumpang harus membayar tarif Rp17 ribu ketika menaiki MRT Jakarta dan dilanjutkan TransJakarta.

Misalnya, biaya MRT Jakarta dari stasiun awal hingga akhir sebesar Rp14.000 ditambah biaya TransJakarta Rp3.500 sehingga total Rp17.500. Apabila dengan integrasi tarif, penumpang hanya membayar maksimum Rp10 ribu.

"Memang tidak hanya tarif yang diintegrasikan. Integrasi juga termasuk dari pembenahan stasiun dan halte agar penumpang nyaman, tetapi tarif ini langkah penting untuk mengubah pola masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum," ujar Yusa.

Penumpang juga bisa memanfaatkan aplikasi JakLingko untuk memperkirakan biaya perjalanan, sehingga mereka mendapat kepastian biaya transportasi yang dikeluarkan, serta ketepatan waktu dalam satu kali perjalanan.

Baca Juga: Tarif Integrasi TransJakarta, MRT dan LRT Bakal Kembali Dibahas Minggu Depan

Saat ini, implementasi integrasi tarif antarmoda masih dibahas persetujuannya oleh Komisi B dan C DPRD DKI Jakarta bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta jajaran BUMD bidang transportasi.

Yusa pun mendorong agar para pemangku kepentingan, tidak hanya Pemprov DKI Jakarta tetapi juga Pemerintah Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dapat duduk bersama agar pengguna transportasi yang umumnya dari luar DKI Jakarta juga dapat beralih ke transportasi umum. (Antara)