SuaraJakarta.id - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 mendapatkan penolakan dari kelompok buruh. Rencananya, mereka akan melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (19/7/2022) sekira pukul 10.00 WIB.
Kelompok buruh yang akan menggeruduk Balai Kota itu tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan juga Partai Buruh.
Presiden Partai Buruh, yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, dalam aksi besok, massa aksi akan membawa dua tuntutan. Pertama meminta Gubernur Anies Baswedan melakukan banding terhadap putusan PTUN yang menurunkan nilai UMP DKI Jakarta 2022 dari Rp4.641.854 menjadi Rp Rp4.573.8454.
Lalu, tuntutan kedua, massa aksi mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp4.641.854 sesuai nilai yang ditetapkan Anies.
"Selama belum ada putusan di tingkat banding, maka masih berlaku upah yang lama. Putusan PTUN belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ujar Said saat dikonfirmasi, Selasa (19/7/2022).
Said memperkirakan massa aksi yang hadir besok berjumlah 500 orang dari KSPI DKI. Sebelum menggeruduk kantor Anies, mereka akan konvoi dari Pulogadung dan Cakung.
"Massa aksi sekitar 500-an orang wilayah DKI saja," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Gibran Dikabarkan Mundur, Indonesia Pernah 16 Tahun Tanpa Wakil Presiden
-
Surat Pengunduran Diri Gibran Diserahkan ke Prabowo, Apakah Jabatan Wapres Langsung Kosong?
-
Kronologi Pemakzulan Gibran: Polemik Ijazah, Putusan MA hingga 120 Tanda Tangan DPR
-
BSU Rp900 Ribu, Batas Update Data Besok! Pekerja Wajib Periksa 5 Hal Ini
-
120 Anggota DPR Teken HMP Gibran, Apakah Bisa Langsung Dimakzulkan?