PDIP Sebut Anies Terbelenggu Terkait Tuntutan Pencabutan Pergub Penggusuran

SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbelenggu dengan tuntutan pencabutan Peraturan Gubenur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016.

Permintaan pencabutan Pergub tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak itu sudah dilayangkan Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) sejak Februari 2022.

Gembong menyebut, pencabutan pergub tersebut memberikan konsekuensi terhambatnya penataan permukiman di bantaran sungai dan normalisasi sungai untuk penanggulangan banjir yang menjadi program Pemprov DKI.

Sedangkan, dua hal tersebut merupakan persoalan yang harus dituntaskan di DKI Jakarta. Di sisi lain, lanjut Gembong, Anies sudah berjanji tidak akan melakukan penggusuran.

Baca Juga: Profil 4 Kader PDIP Calon Kuat Nyapres Menurut Sekjen: Ganjar, Puan, Risma, dan Azwar

"Cuma ada konsekuensinya, yaitu eksekusi. Jadi dia (Anies) akan mengingkari janjinya, jadi terbelenggu, jadinya akan merugikan rakyat Jakarta karena seharusnya dua persoalan itu harusnya bisa dikerjakan," ucapnya, Rabu (10/8/2022).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI ini menyebut sebenarnya tidak sulit mencabut Pergub yang dibuat pada era Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tersebut.

Sebab, kata dia, hanya membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

"Biasanya ada pergub pengganti terus nanti tinggal kita umumkan di lembaran daerah. Tidak ada kesulitan, kalau ada keinginan," kata Gembong.

Anggota Komisi A DPRD DKI bidang pemerintahan itu menjelaskan proses pengajuan dari Pemprov DKI hingga fasilitasi di Kemendagri memakan waktu sekitar dua minggu.

Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Petugas PPSU Aniaya Rekan Merupakan Aksi Brutal dan Barbar

Dari sisi jarak, lanjut dia, Kemendagri berada di wilayah DKI Jakarta sehingga dekat, berbeda dengan pemerintah provinsi lain misalnya di luar Jawa yang membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.