Wagub DKI Ahmad Riza Patria Sebut Pemindahan IKN bisa Cegah Jakarta Tenggelam, Walhi: Kesesatan Berpikir

SuaraJakarta.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tak terima dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyebut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur bisa mencegah Jakarta tenggelam. Bahkan, anggapan Riza tersebut dinilai termasuk kesesatan berpikir.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Suci Fitria Tanjung mengatakan, pernyataan yang disampaikan kepada publik itu bahkan bisa membahayakan. Sebab, pernyataannya itu seolah menumbalkan warga dan lingkungan.

"Pernyataan Wagub ini adalah logical fallacy yang berbahaya yang dapat menumbalkan keberlangsungan lingkungan hidup dan hidup warga Jakarta," ujar Suci kepada wartawan, Senin (15/8/2022).

"Jelas sekali bahwa premis akar masalah yang menyebabkan Jakarta tenggelam dan kesimpulan yang ditarik sebagai landasan solusi, tidak nyambung," tambahnya menjelaskan.

Baca Juga: Khawatir Prediksi Jakarta Tenggelam 2050 Terwujud, Wagub DKI Minta Masyarakat Tak Gunakan Air Tanah Berlebihan

Menurut Suci, sebenarnya masalah Jakarta tenggelam karena pemerintah yang gagal dalam merencanakan tata ruang, menyediakan layanan pipa air bersih, dan melakukan penegakan aturan terkait ekstraksi air tanah dalam equifier untuk sektor komersil dan industri.

Lalu, kawasan imbuhan air tanah yang minim karena 64-92 persen merupakan tutupan lahan kedap dan terbangun. Hal ini disebutnya berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI. Dengan kata lain, beberapa wilayah di Jakarta kehilangan kemampuan menyerap air sehingga mengganggu ketersediaan air tanah.

"Wilayah dengan tutupan lahan kedap air paling tinggi adalah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, yang mana, kedua daerah tersebut juga merupakan wilayah yang paling tinggi angka penurunan muka tanahnya," ucapnya.

Walhi disebutnya menilai pemindahan IKN tidak akan berdampak signifikan pada penurunan masalah lingkungan hidup di Jakarta. Apalagi setelah tak jadi ibu kota, Jakarta masih diwacanakan menjadi pusat bisnis dan jasa global.

Artinya, kebutuhan terhadap ruang akan terus tinggi dan wacana pemulihan lingkungan hidup di Jakarta menjadi semakin sulit dibayangkan.

Baca Juga: Soal Prediksi Jakarta Tenggelam Di 2050, Begini Respons Wagub DKI

"Pemindahan ibu kota sama sekali tidak berkaitan dengan agenda pemulihan lingkungan hidup di Jakarta. Selama ambisi pembangunan tidak diturunkan, Jakarta akan sulit pulih. Jadi, berhenti menggunakan alasan perbaikan lingkungan hidup di Jakarta untuk memuluskan rencana pemindahan ibu kota," katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal prediksi 90 persen wilayah Jakarta bakal tenggelam karena penurunan muka tanah. Menurutnya, hal ini harus dicegah dengan upaya berbagai pihak, termasuk oleh Pemerintah Pusat.

Menurutnya, pemerintah pusat sudah melakukan upaya salah satunya dengan memindahkan status ibu kota. Kebijakan ini disebutnya dapat mencegah penurunan muka tanah lebih parah lagi.

"Salah satu tujuannya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, di antaranya adalah mengurangi beban DKI Jakarta. Termasuk beban adanya penurunan muka air tanah," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/8/2022).

Dengan adanya pemindahan ibu kota, maka banyak warga Jakarta. Hal ini berpengaruh pada aktivitas penggunaan air tanah yang selama ini menjadi penyebab penurunan muka tanah.

"Tentu cukup banyak (pengaruh pemindahan ibu kota) karena kan terjadi pergesaran jumlah warga yang ada di Jakarta ke IKN. Itu terjadi pengurangan," ucapnya.

Selanjutnya, gedung pemerintah pusat juga nantinya akan dipindah ke IKN Nusantara. Air tanah yang selama ini dipakai oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di rumah atau perkantoran juga diyakini bakal berkurang.

"Perkantoran pusat kan berpindah, Perkantoran pusat kan membutuhkan air yang tidak sedikit selama ini. Warga yang selama ini tinggal di DKI Jakarta yang PNS yang berkantor di Jakarta selama ini, tinggal di Jakarta, tentu punya pengaruh yang cukup baik," tuturnya.

Dari sisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga disebutnya akan mengupayakan pengurangan penggunaan air tanah. Caranya dengan menambah cakupan layanan air perpipaan lewat BUMD Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya.

"Supaya tidak ada lagi apa namanya penyedotan air tanah melalui pompa-pompa di rumah-rumah, kita upayakan air bersih itu didapatkan melalui PAM Jaya, dan beberapa upaya lainnya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin menyoroti bahaya penggunaan air tanah oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, aktivitas ini disebutnya bisa membuat Jakarta tenggelam.

Arief yang belum lama ini dilantik sebagai Dirut bahkan memprediksi 90 persen wilayah ibu kota akan tenggelam pada tahun 2050. Pasalnya, penyedotan air tanah secara terus menerus akan membuat muka air tanah semakin turun.

"Dalam waktu yang tidak lama lagi, ketika memang ini terus berlangsung, di tahun 2050 diprediksikan 90 persen dari wilayah Jakarta terutama di bagian utara, itu akan bisa tenggelam karena budaya atau kemudian penggunaan air yang tidak segera diselesaikan," ujar Arief dalam diskusi virtual, Senin (8/8/2022).

Karena itu, Arief menyebut pihaknya sedang mengupayakan cakupan pelayanan air perpipaan untuk seluruh wilayah Jakarta. Namun, sampai saat ini pihaknya baru bisa mencakup 66 persen dari seluruh wilayah. Artinya, masih ada 34 persen lagi wilayah yang belum terjangkau layanan PAM. Ia pun menargetkan pada tahun 2030 hal ini bisa diwujudkan.

"Yang menjadi isu kami, PAM Jaya, dari sisi penyediaan air minum saat ini belum cakupannya memenuhi dari keinginan masyarakat DKI Jakarta, harapannya kita bisa melakukan supply cakupan mencapai 100 persen nantinya," katanya.