Cemas Di-prank Pemerintah, Warga Tetap Antre BBM: Biasanya Naiknya Selalu Diam-Diam

SuaraJakarta.id - Sejumlah warga tampak mengantre di SPBU untuk mengisi Pertalite meski pemerintah telah menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut.

Salah satu warga, Mita mengatakan, meski tidak jadi naik tapi ia takut jika kenaikan Pertalite hanya ditunda.

"Bisa aja naik nanti malam kalau semalam gak jadi naik. Biasanya kan juga naiknya selalu diam-diam," katanya ditemui di SPBU kawasan Jakarta Barat, Kamis (1/9/2022).

Mita mengaku tidak setuju dengan kenaikan Perlalite. Sebab, hanya bahan bakar tersebut yang bisa dijangkau oleh masyarakat menengah-ke bawah.

Baca Juga: Jangan Panik! Kuota Masih Aman, Pengawasan BBM Subsidi di Jawa Tengah Diperketat

Belum lagi dampaknya juga bisa merambat ke sektor ekonomi, seperti harga pangan yang ikut naik.

"Kalau Pertalite naik, pasti harga lainnya ikut naik. Sementara belum ada kenaikan pendapatan," ungkapnya.

Mita mengaku, dalam seminggu ia biasa mengeluarkan uang hingga Rp 50 ribu untuk mengisi bahan bakar Honda Beat-nya.

Jika ada kenaikan Pertalite, otomatis ia harus mengeluarkan kocek ekstra untuk mengisi bahan bakar.

"Kalau naik kan pasti pengeluaran bertambah. Belum lagi bahan-bahan lainnya pasti naik karena kan buat ngankut barang pakai bensin," tutupnya.

Baca Juga: Demo Tolak Kenaikan BBM di Patung Kuda, Demonstran Bakar Ban

Isu BBM Naik

Sebelumnya diisukan bahwa BBM bersubsidi diperkirakan naik per 1 September 2022 atau hari ini. Kabar kenaikan BBM sempat membuat banyak warga berbondong-bondong mengantre di SPBU.

Namun pantauan Suara.com, hingga berita ini dibuat kenaikan BBM bersubsidi belum terjadi.

Meskipun kenaikan BBM belum terjadi, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mewanti-wanti agar tak optimis terlebih dahulu.

"Sangat mungkin nanti kalau banyak (yang protes) dibatalkan (kenaikan BBM) demi reputasi presiden, tapi reputasi presiden juga bisa digagalkan dengan kondisi APBN," kata Rocky Gerung di kanal Youtube yang tayang pada Kamis (1/9/2022).

"Mungkin juga diam-diam sudah diputuskan di kabinet bahwa harus naik, ini rasionalitas ekonomi itu pasti yang akan menentukan, kalau saya menghitung pasti akan dinaikan," tambahnya.

Lebih lanjut Rocky Gerung menyebutkan bahwa kondisi APBN bisa membuat kenaikan harga BBM akan terjadi.

Penundaan kenaikan BBM ini menurut Rocky Gerung terkait dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih memikirkan elektabilitasnya.

"Presiden masih ngotot bahwa implikasi dari kenaikan BBM tidak boleh menurunkan legitimasi dia," kata Rocky.

Dalam perbincangan dengan jurnalis senior Hersubeni Arief, Rocky Gerung mengamini untuk tidak optimis dulu jika BBM tidak naik hari ini.

"Jangan terlalu optimis dulu kalau hari ini belum terjadi kenaikan BBM, pasti akan dinaikan karena pemerintah akan lebih berpikir menyelamatkan APBN daripda perut rakyat," kata Hersubeni Arief.

"Nah itu pasti, ini udah siap-siap saja ada prank baru yang sebetulnya," balas Rocky Gerung.

Pemerintah Masih Lakukan Kalkulasi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan kalau pemerintah masih mengkalkulasi terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu.

"BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi dengan hati-hati, masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian, ya," kata Jokowi usai meluncurkan teknologi 5G Mining di PT Freeport Indonesia (PTFI), di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis (1/09/2022).

Isu yang menyebut bahwa harga BBM Pertalite akan naik per 1 September 2022, memicu kepanikan masyarakat dan melakukan upaya berlebihan, salah satunya melakukan antrean di SPBU sebelum masuk tengah malam.

Tapi ternyata, rumor tersebut belum terbukti kebenarannya, karena pada dasarnya per tanggal 1 September 2022 harga BBM Pertalite masih sama seperti sebelumnya, yakni dibanderol Rp 7.650/liter.

Meski demikian pemerintah memang berencana untuk menaikkan harga BBM khususnya Pertalite dan Solar Subsidi. Namun, besaran kenaikannya masih dalam tahap pengkajian, pertimbangan besarnya adalah agar tidak mengganggu daya beli masyarakat termasuk inflasi yang tidak terlalu tinggi.