SuaraJakarta.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyediaan tempat khusus aksi unjuk rasa di kawasan Monas Barat Daya, Jakarta Pusat.
Meski begitu, Fadil mengemukakan, usulan tersebut masih terbentur dengan regulasi yang berlaku.
"Sudah pernah kami sampaikan kira-kira enam atau tujuh bulan lalu. Saya juga pernah sampaikan langsung kepada pak gubernur, cuma memang terkendala dengan aturan untuk merubah titik itu," ujar Fadil di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022).
Fadil mengungkapkan, sedianya sudah ada lokasi yang disediakan di sisi utara Jalan Medan Merdeka Selatan. Hanya saja, lokasi itu tidak menarik minat masyarakat yang hendak melaksanakan aksi demonstrasi.
Pasalnya, lokasi bernama Taman Demokrasi itu dianggap terlalu jauh dari Istana Negara.
"Sebenarnya itu Taman Demokrasi yang sudah dibuat. Namun tidak menjadi menarik. Saya bertanya kepada beberapa elemen yang suka demo, katanya kejauhan. Jadi parkirnya boleh di sana, di IRTI, tapi pelaksanaannya di sini (Patung Kuda)," sambungnya.
Fadil pun mengaku telah berkomunikasi dengan Anies terkait hal tersebut. Namun, ia akhirnya memilih menunggu Penjabat Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk membahas usulan lokasi demonstrasi tersebut.
"Sebelumnya, saya sudah pernah ngomong sama pak gubernur. Nah mungkin sekarang Pak Anies kan tinggal satu bulan lagi. Mungkin dengan plt gubernur selanjutnya, kami akan usulkan lebih intes," jelas Fadil.
Sebelumnya, Fadil mengusulkan titik aksi unjuk rasa yang biasanya digelar di Bundaran Patung Kuda, digeser ke taman di Monas Barat Daya. Ini agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Baca Juga: Kapolda Metro Usul Titik Demo Digeser ke Monas Barat Daya, Bisa Tampung 6 Ribu Orang
"Saya lihat Monas Barat Daya cukup luas. Ini bisa masuk 5.000 sampai 6.000 orang daripada kita harus demonstrasi di jalan Medan Merdeka Barat," kata Fadil di Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Meski demikian Fadil mengatakan penggeseran titik demo ke Monas Barat Daya baru sebatas konsep dan harus didiskusikan dengan banyak pihak sebelum dilaksanakan.
"Itu akan kita diskusikan, karena ini kan banyak kelompok dan organisasi. Artinya belum ada kesepakatan di sini dan kita akan mendiskusikan, yang terpenting adalah bagaimana suara rakyat menjadi perhatian pemerintah," ujar Fadil.
Tag
Berita Terkait
-
Kapolda Metro Usul Titik Demo Digeser ke Monas Barat Daya, Bisa Tampung 6 Ribu Orang
-
Kapolda Metro Jaya Tawarkan Mahasiswa-Buruh Demo di Monas dengan Fasilitas Sound System Sekelas Konser Metallica
-
Ricuh! Aksi Unjuk Rasa Pengemudi Taksi Online Tuntut Tarif Naik di DPR Buntut OTK Foto Mobil Para Demonstran
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Gibran Dapat Dukungan Prabowo untuk Fight, Besok DPR Tunggu Langkah 53 Anggota
-
Gibran Diisukan Dimakzulkan, Soekarno dan Gus Dur Pernah Diberhentikan dengan Cara Berbeda
-
Seandainya Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Apa yang Terjadi Selanjutnya?
-
Tingkatkan Kualitas Keamanan, PPKK Perkuat Pengamanan Kawasan, Pasang Puluhan CCTV
-
Transaksi Jasa Pelabuhan Lebih Praktis dan Transparan, Bank Mandiri Andalkan Kopra Port Solutions