SuaraJakarta.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyediaan tempat khusus aksi unjuk rasa di kawasan Monas Barat Daya, Jakarta Pusat.
Meski begitu, Fadil mengemukakan, usulan tersebut masih terbentur dengan regulasi yang berlaku.
"Sudah pernah kami sampaikan kira-kira enam atau tujuh bulan lalu. Saya juga pernah sampaikan langsung kepada pak gubernur, cuma memang terkendala dengan aturan untuk merubah titik itu," ujar Fadil di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022).
Fadil mengungkapkan, sedianya sudah ada lokasi yang disediakan di sisi utara Jalan Medan Merdeka Selatan. Hanya saja, lokasi itu tidak menarik minat masyarakat yang hendak melaksanakan aksi demonstrasi.
Pasalnya, lokasi bernama Taman Demokrasi itu dianggap terlalu jauh dari Istana Negara.
"Sebenarnya itu Taman Demokrasi yang sudah dibuat. Namun tidak menjadi menarik. Saya bertanya kepada beberapa elemen yang suka demo, katanya kejauhan. Jadi parkirnya boleh di sana, di IRTI, tapi pelaksanaannya di sini (Patung Kuda)," sambungnya.
Fadil pun mengaku telah berkomunikasi dengan Anies terkait hal tersebut. Namun, ia akhirnya memilih menunggu Penjabat Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk membahas usulan lokasi demonstrasi tersebut.
"Sebelumnya, saya sudah pernah ngomong sama pak gubernur. Nah mungkin sekarang Pak Anies kan tinggal satu bulan lagi. Mungkin dengan plt gubernur selanjutnya, kami akan usulkan lebih intes," jelas Fadil.
Sebelumnya, Fadil mengusulkan titik aksi unjuk rasa yang biasanya digelar di Bundaran Patung Kuda, digeser ke taman di Monas Barat Daya. Ini agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Baca Juga: Kapolda Metro Usul Titik Demo Digeser ke Monas Barat Daya, Bisa Tampung 6 Ribu Orang
"Saya lihat Monas Barat Daya cukup luas. Ini bisa masuk 5.000 sampai 6.000 orang daripada kita harus demonstrasi di jalan Medan Merdeka Barat," kata Fadil di Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Meski demikian Fadil mengatakan penggeseran titik demo ke Monas Barat Daya baru sebatas konsep dan harus didiskusikan dengan banyak pihak sebelum dilaksanakan.
"Itu akan kita diskusikan, karena ini kan banyak kelompok dan organisasi. Artinya belum ada kesepakatan di sini dan kita akan mendiskusikan, yang terpenting adalah bagaimana suara rakyat menjadi perhatian pemerintah," ujar Fadil.
Tag
Berita Terkait
-
Kapolda Metro Usul Titik Demo Digeser ke Monas Barat Daya, Bisa Tampung 6 Ribu Orang
-
Kapolda Metro Jaya Tawarkan Mahasiswa-Buruh Demo di Monas dengan Fasilitas Sound System Sekelas Konser Metallica
-
Ricuh! Aksi Unjuk Rasa Pengemudi Taksi Online Tuntut Tarif Naik di DPR Buntut OTK Foto Mobil Para Demonstran
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jangan Asal Terima! Galon Kusam dan Buram Ternyata Simpan Risiko Zat Kimia Berbahaya
-
Beton Precast untuk Dermaga dan Akselerasi Logistik Jakarta
-
Nikmati Liburan Akhir Tahun di Rumah Saja, Ini Tips Upgrade Kenyamanan Tanpa Worry
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
Cek Fakta: Viral Video Menkeu Purbaya Semprot DPR Habiskan Rp20 Miliar di Rapat, Ini Faktanya