SuaraJakarta.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyediaan tempat khusus aksi unjuk rasa di kawasan Monas Barat Daya, Jakarta Pusat.
Meski begitu, Fadil mengemukakan, usulan tersebut masih terbentur dengan regulasi yang berlaku.
"Sudah pernah kami sampaikan kira-kira enam atau tujuh bulan lalu. Saya juga pernah sampaikan langsung kepada pak gubernur, cuma memang terkendala dengan aturan untuk merubah titik itu," ujar Fadil di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022).
Fadil mengungkapkan, sedianya sudah ada lokasi yang disediakan di sisi utara Jalan Medan Merdeka Selatan. Hanya saja, lokasi itu tidak menarik minat masyarakat yang hendak melaksanakan aksi demonstrasi.
Pasalnya, lokasi bernama Taman Demokrasi itu dianggap terlalu jauh dari Istana Negara.
"Sebenarnya itu Taman Demokrasi yang sudah dibuat. Namun tidak menjadi menarik. Saya bertanya kepada beberapa elemen yang suka demo, katanya kejauhan. Jadi parkirnya boleh di sana, di IRTI, tapi pelaksanaannya di sini (Patung Kuda)," sambungnya.
Fadil pun mengaku telah berkomunikasi dengan Anies terkait hal tersebut. Namun, ia akhirnya memilih menunggu Penjabat Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk membahas usulan lokasi demonstrasi tersebut.
"Sebelumnya, saya sudah pernah ngomong sama pak gubernur. Nah mungkin sekarang Pak Anies kan tinggal satu bulan lagi. Mungkin dengan plt gubernur selanjutnya, kami akan usulkan lebih intes," jelas Fadil.
Sebelumnya, Fadil mengusulkan titik aksi unjuk rasa yang biasanya digelar di Bundaran Patung Kuda, digeser ke taman di Monas Barat Daya. Ini agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Baca Juga: Kapolda Metro Usul Titik Demo Digeser ke Monas Barat Daya, Bisa Tampung 6 Ribu Orang
"Saya lihat Monas Barat Daya cukup luas. Ini bisa masuk 5.000 sampai 6.000 orang daripada kita harus demonstrasi di jalan Medan Merdeka Barat," kata Fadil di Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Meski demikian Fadil mengatakan penggeseran titik demo ke Monas Barat Daya baru sebatas konsep dan harus didiskusikan dengan banyak pihak sebelum dilaksanakan.
"Itu akan kita diskusikan, karena ini kan banyak kelompok dan organisasi. Artinya belum ada kesepakatan di sini dan kita akan mendiskusikan, yang terpenting adalah bagaimana suara rakyat menjadi perhatian pemerintah," ujar Fadil.
Tag
Berita Terkait
-
Kapolda Metro Usul Titik Demo Digeser ke Monas Barat Daya, Bisa Tampung 6 Ribu Orang
-
Kapolda Metro Jaya Tawarkan Mahasiswa-Buruh Demo di Monas dengan Fasilitas Sound System Sekelas Konser Metallica
-
Ricuh! Aksi Unjuk Rasa Pengemudi Taksi Online Tuntut Tarif Naik di DPR Buntut OTK Foto Mobil Para Demonstran
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Kredit Motor di Jakarta Fair 2026? Jangan Sampai Ditolak, Ini 4 Hal yang Wajib Disiapkan
-
Salah Satu Bupati di Jambi Diduga Palsukan Akta Perusahaan Saat Jadi Notaris
-
Sambut World Ocean Day, Novotel Greater Jakarta Menggelar Ciliwung River Education & Cleanup
-
Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan Liburan Sekolah Lebih Ceria bersama SBEC Juniors
-
FIFGROUP Raih Penghargaan CSR Nasional Berkat Program Berkelanjutan dan Berdampak