Survei KPN: Bahtiar Diharapkan Publik Jadi Pj Gubernur DKI, Warga Jakarta Ingin Merdeka dari Polarisasi

SuaraJakarta.id - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menjadi sosok yang paling diharakan publik untuk mengisi posisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Hal itu berdasarkan hasil survel lembaga Kajian Politik Nasional (KPN).

Dalam survei yang berlangsung pada periode 20-24 September 2022, sebanyak 42 persen warga DKI Jakarta memilih Bahtiar sebagai Pj Gubernur DKI, menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatanya pada 16 Oktober mendatang.

Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul mengatakan, saat responden disodorkan pertanyaan jika diberi hak suara, siapa yang akan dipilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta masa tugas 2022-2024, sebanyak 42 responden memilih Bahtiar.

Sementara dua calon Pj Gubernur DKi lainnya, yakni Kasetpres Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Marullah Matali, masing-masing mendapat sebanya 26 persen dan 7 persen suara. Sedangkan 25 persen responden tidak menjawab.

Baca Juga: Soal Nasib Sumur Resapan Pasca Anies Lengser, Wagub Riza: Kami Tak Ingin Intervensi Pj Gubernur

"Bahtiar mendapatkan perhatian publik paling tinggi. Sementara Heru Budi Hartono paling rendah," ungkap Adib dalam keterangan tertulis, Jumat (7/10/2022).

Adib mengatakan, harapan publik pada Bahtiar karena 26 persen responden menghendaki PJ Gubernur DKI Jakarta sosok yang netral dari kepentingan politik.

Kemudian, 12 persen menghendaki netral dari polarisasi masa lalu. Sementara 34 persen menginginkan sosok yang ramah dan merakyat.

"Sebanyak 26 persen responden menghendaki Pj Gubernur DKI Jakarta netral dari kepentingan politik. Ini kata kunci dari survei ini," tuturnya.

"Angka tersebut merujuk kepada sosok Bahtiar yang berlatar belakang birokrat dan bisa menjadi jembatan antara kepentingan Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat," sambungnya.

Baca Juga: Survei Indomatrik: Kasetpres Heru Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Paling Disukai Publik

Adib menambahkan, peta politik di DKI Jakarta sejak medio 2017 kental dengan politik identitas. Sehingga harapan publik pun tercermin dari angka 12 persen Pj Gubernur DKI Jakarta netral dari polarisasi masa lalu.