Scroll untuk membaca artikel
Bangun Santoso | Yosea Arga Pramudita
Kamis, 13 Oktober 2022 | 14:04 WIB
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. (Suara.com/Arga)

SuaraJakarta.id - Program OK OCE menjadi sorotan dalam catatan yang diberikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta terkait lima tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Diketahui, Anies akan mengakhiri masa jabatan pada 16 Oktober 2022 dan digantikan oleh penjabat terpilih, Heru Budi Hartono.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebut, roh dari program OK OCE berada di tangan Sandiaga Uno. Usai Sandiaga melepas jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, seolah-olah program tersebut sudah tidak ada.

"OK OCE itu sekarang diubah jadi Jakprenur, karena rohnya OK OCE sudah pergi dibawa oleh Pak Sandi, karena itu rohnya sama Pak Sandi," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Gembong menyebut, progam OK OCE menargetkan 200 ribu wirausahawan yang tercipta. Namun, pada realisasinya cuma enam ribu wirausahawan saja yang tercipta selama lima tahun Anies memimpin Ibu Kota.

Baca Juga: Catatan Merah PDIP Untuk Anies Selama Memimpin Jakarta: Gubernur 0 Persen, Cuma Indah Kata Dan Rencana Saja

"200 ribu, realisasinya hanya sebanyaj enam ribu Jakprenur atau OK OCE," katanya.

Gembong juga menyebut ada sebanyak 331 ribu warga yang mendaftar sebagai anggota OK OCE. Hanya saja, angka tersebut bukan menjadi tolak ukur keberhasilan.

"Maka Pak Anies permah menyampaikan juga beliau mengakui bahwa program OK OCE memang tidak mencapai target, namun melampaui, kan cerdas kan, tidak mencapai target tapi melampaui," papar Gembong.

Gubernur 0 Persen

Merujuk pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 sampai 2022, disebutkan banyak janji dan program Anies yang tidak jelas. Bahkan, kinerjanya buruk.

Baca Juga: Anies Baswedan Bangun Galeri Tokoh Bangsa di TPU Karet Bivak

"Jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk," kata Gembong.

Gembong pun melabeli sosok Anies sebagai gubernur 0 persen. Sebab, kinerja Anies dinilai cuma kata-kata dan rencana saja.

"Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," sambungnya.

Gembong pub mencontohkan kinerja yang sangat buruk Anies selama lima tahun memimpin Ibu Kota. Misalnya, normalisasi dan naturalisasi sungai, pembangunan LRT melalui BUMD PT Jakpro, dan pembangunan LRT KPDBU.

Kemudian, ambil alih air bersih dari swasta, pembangunan ITF dalam kota, pemipaan air bersih SPAM Jatilihur, membangun Science Park, electronic Road Pricing (ERP), fasilitas Park & Ride, hingga rumah DP Rp. O.

"Selain itu, jika dilihat kebijakan dan pengambilan keputusan, ada banyak kemunduran di era Pak Anies," beber Gembong.

Gembong juga mengurai berbagai kemunduran di era kepemimpinan Anies. Misalnya, menutup akses ke website anggaran (ebudgeting), video rapat tidak diupload ke Youtube menolak warga yang mengadu ke Balai Kota.

Selanjutnya, menghambat akses informasi kepada wartawan, melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol, terjadi korupsi Rp 152 M di pengadaan lahan DP 0 Rupiah, dan melanggar janji tidak akan menggunakan dana KLB dari swasta.

"Selama 5 tahun ini Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan, dan banjir," tutup Gembong.

Load More