Presiden Joko Widodo Bangga Lepas 597 Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan

SuaraJakarta.id - Presiden Joko Widodo melepas 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Program Government to Government (G to G) Korea Selatan, di Ballroom eL Royale Hotel, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (17/10/2022).

Ia mengungkapkan senang dan bangga, karena seluruh PMI yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan ini sudah dipersiapkan dengan baik oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Saya senang, karena seluruh PMI di sini memiliki kompetensi, keterampilan, dan pendidikan. Saya melihat sendiri tadi, para PMI yang bersemangat dan optimistis. Kalian telah mengikuti pembekalan, tujuannya jelas untuk bekerja ke Korea Selatan," ungkap Presiden Jokowi.

Ada perubahan besar yang terjadi dalam tata kelola pelayanan yang telah dilakukan BP2MI. Imbasnya nyata, para PMI dapat diberangkatkan ke negara penempatan dengan persiapan yang lebih baik.

Baca Juga: Dukung Pahlawan Devisa, Bank BJB Tandatangani MoU dengan BP2MI

Presiden  menyampaikan, sesuai laporan dari Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, masih ada sekitar 4,5 juta PMI yang tidak tercatat dalam sistem milik negara karena berangkat bekerja secara tidak resmi. Sistem tersebut adalah SISKOP2MI milik BP2MI, yang memuat big single data PMI. Sistem ini dapat menyimpan data PMI secara rinci, mulai dari identitas, negara tujuan penempatan, daerah asal, hingga kontrak kerja.

"Saya telah sampaikan kepada Pak Benny bahwa semua PMI harus tercatat dalam sistem, dalam pelindungan negara. Ini memang tugas yang besar dan tidak mudah. Saya sudah perintahkan kepada Pak Kapolri untuk menangani ini juga," jelas Presiden Jokowi.

Dengan landainya pandemi Covid-19, lanjut Jokowi, saat ini PMI sudah mulai bisa berangkat bekerja ke Korea Selatan.

"Sebanyak 597 orang yang berangkat. Kalian para PMI sudah menyumbangkan devisa negara sebesar Rp159 triliun per tahun, itu bukan jumlah yang kecil. Meski saat pandemi sempat turun menjadi Rp130 triliun, itu pun tetap jumlah yang sangat besar. Saya senang karena saat ini, peluang-peluang penempatan seperti melalui skema private to private dan business to business, sudah terbuka. Misalnya kebutuhan 1.800 PMI untuk pekerjaan sebagai welder (ahli mengelas). Seluruh peluang kerja tersebut jelas perlu proses persiapan dan pelatihan yang tidak mudah," jelas Presiden.

Jokowi juga menyatakan rasa bangganya, karena para PMI ke Korea Selatan memiliki pelindungan yang baik, dengan gaji yang besar.

Baca Juga: BP2MI Gelar Doa Bersama Lintas Agama untuk Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan

"Menteri saja gajinya Rp19 juta, sedangkan saudara-saudara gajinya Rp22 juta. Pesan saya, hati-hati dalam penggunaannya, jangan lupa ditabung, jangan konsumtif sehingga ketika kembali ke Tanah Air ada tabungan," pesan Presiden Jokowi.

Dalam acara pelepasan PMI ini, Kepala BP2MI juga melaporkan bahwa dalam dua tahun kepemimpinannya, sudah ada 79.827 PMI dideportasi dari seluruh negara penempatan, yang difasilitasi kepulangannya. Dari jumlah itu, sebanyak 3.053 PMI dalam kondisi sakit, dan 1.454 jenazah yang ditangani. Hampir seluruh PMI yang meninggal kebanyakan berangkat dan penempatan secara tidak resmi.

"Sebanyak 597 PMI yang akan berangkat dalam tiga hari ini. Mereka adalah wakil negara, anak-anak bangsa yang dipersiapkan sungguh-sungguh oleh negara, memiliki sertifikasi keterampilan dan kemampuan bahasa. Merekalah wajah bangsa Indonesia," jelas Benny.

Saat ini, BP2MI sedang memproses skema untuk program rumah murah bagi PMI, bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Selain itu BP2MI juga sedang menjajaki kerja sama dengan Ditjen Bea Cukai terkait rencana pembebasan bea masuk barang milik PMI dari luar negeri.

“Itu semua adalah bentuk penghormatan kepada PMI, pahlawan devisa negara. Ini juga menjadi bentuk nyata negara hadir,” ungkap Benny.  

Wujud nyata pemerintah kepada para PMI diantaranya yaitu, pembuatan lounge PMI di bandara, pembuatan fast track jalur khusus bagi PMI di bandara, kebijakan pembiayaan KUR dan KTA dari Himbara, dan adanya credential letter kepada tiap PMI sebagai bentuk  negara menghormati majikan para PMI.