Anies Tinggalkan PR Selepas Menjabat Gubernur DKI, Kenneth PDIP: Beban di Pundak Heru Budi Sangat Berat

SuaraJakarta.id - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai beban di pundak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono sangat berat. Pasalnya, Gubernur sebelumnya Anies Baswedan disebutnya meninggalkan Pekerjaan Rumah (PR) yang banyak.

Karena itu, Kenneth meminta Heru bisa langsung tancap gas dalam memimpin Jakarta. Ia menyebut warga Jakarta memiliki harapan yang besar kepadanya untuk menuntaskan berbagai persoalan di ibu kota.

"Pak Heru harus segera tancap gas. Beban dipundak Pak Heru sangat berat, harapan warga agar permasalahan seperti banjir dan kemacetan serta tata ruang bisa ditangani dengan baik dan cepat," ujar Kenneth kepada wartawan, Selasa (18/10/2022).

Kenneth juga mengingatkan Heru terkait banjir yang menjadi persoalan rumit. Banjir terjadi karena berhubungan dengan sungai yang dangkal, drainase yang buruk, hingga menyebabkan air hujan sulit di serap oleh tanah.

Baca Juga: Perwakilan Nasdem di Malaysia Mulai Menggandeng Relawan Pendukung Anies

"Masalah banjir ini sangat rumit, karena sungai yang dangkal dan sistem drainase yang buruk," tuturnya.

Kenneth pun meminta kepada Heru untuk memodifikasi dan melanjutkan program Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, ada sejumlah janji kampanye Anies yang belum dituntaskan.

"Program-program yang belum selesai di zaman Anies bisa modifikasi dan dilanjutkan, saya berharap Pak Heru harus fokus pada program pembangunan paling krusial dan lebih prioritas, jangan nanti malah memilih kegiatan yang perencanaannya butuh kajian terlalu lama, yang ada malah buang-buang waktu dan tidak efisien," tuturnya.

Selain soal banjir Kenneth juga meminta Heru merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar, penyediaan lapangan pekerjaan untuk warga DKI Jakarta, dan menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta. Lalu, memperluas cakupan serta memperbaiki kualitas layanan air bersih, normalisasi sungai, pengerukan lumpur secara serentak dan rutin, serta terkait penanganan sampah.

Anggota Komisi D DPRD DKI ini juga mengungkap sulitnya akses air bersih di Jakarta yang dapat ditemui pada pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu di Jakarta, akibat swastanisasi air.

Baca Juga: Rocky Gerung Endus Kepanikan PDIP: Hasto Makin Brutal dalam Berpolitik

"Kualitas air di DKI Jakarta yang kian hari kian memburuk, pasokan air yang kerap terhambat akibat kecilnya daya jangkau air, mutu/kualitas air yang buruk, dan memburuknya kualitas air tersebut tentu saja akan berakibat pada air yang tidak layak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat," ucapnya.

Lalu, terkait soal naturalisai sungai sebagai solusi penanganan banjir. Selama lebih dari tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies disebutnya tidak kunjung memaksimalkan program naturalisasi Sungai Ciliwung yang digadang-gadangnya sebagai salah satu solusi mengatasi banjir.

"Anies baru merampungkan naturalisasi Kanal Banjir Barat segmen Shangri La-Karet, Jakarta Pusat, dengan lebar 8 meter. Bantaran sungai yang sudah dirapikan, dibeton," ucapnya.

"Dan kegiatan pembetonan sungai ini tidak sejalan dengan konsep naturalisasi sungai yang dimaksud oleh Anies saat baru dilantik menjadi Gubernur DKI,"imbuhnya