Pengamat: Tak Mudah Membaca ke Mana Restu Politik Megawati soal Capres PDIP 2024

SuaraJakarta.id - PDI Perjuangan hingga kini belum mendeklarasikan sosok calon presiden (capres) yang diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Keputusan capres PDIP mutlak berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganggap pencapresan di PDIP saat ini masih agak rumit untuk ditebak.

Sebab, kata Adi, keputusan capres sepenuhnya ada di tangan Megawati. Sehingga cukup sulit untuk membaca arah restu politik dari Presiden ke-5 RI tersebut.

"Soal pencapresan PDIP rada rumit menebaknya. Karena hanya Megawati yang bisa memutuskan," ujar Adi saat dihubungi SuaraJakarta.id--grup Suara.com--Senin (24/10/2022) malam.

Terlebih lagi, lanjut Adi, Megawati saat ini sangat jarang bicara politik elektoral. Hal ini membuat arah kira-kira restu politik Megawati di Pilpres 2024 jadi agak sukar untuk ditebak.

"Tak mudah membaca ke mana kira-kira restu politik Mega di 2024. Apalagi belakangan ini, Mega sangat jarang bicara politik elektoral," pungkas Adi.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kader PDIP untuk tidak mendahului keputusan Megawati Soekarnoputri tentang penentuan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon, akan diberi sanksi," kata Hasto, Senin (24/10).

"Saya, Pak Djarot, Pak Rudy Solo dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut."

Baca Juga: PDIP Panggil Ganjar soal Ucapan Siap Nyapres, Hasto: Kalau Taman Saja Dirawat Partai, Apalagi Kader

Hasto mengingatkan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri yang harus dipatuhi semua kader.

"Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum," katanya.

Hasto mengatakan Joko Widodo ketika diputuskan menjadi calon presiden juga melalui mekanisme partai.

"Sekiranya yang Pak Rudy menyatakan, siapapun, bukan hanya Pak Rudy, Pak Djarot Saiful Hidayat, kalau menyatakan si A itu capres. Maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapapun itu. Pak Djarot, saya dan siapapun," tutur Sekjen PDIP.

Kontributor : Wivy Hikmatullah