Meski Tak Dapat Anggaran Dari APBD, Dishub DKI Masih Ngotot Evaluasi Jalur Sepeda Lewat NGO

SuaraJakarta.id - Dinas Perhubungan DKI Jakarta tetap melakukan evaluasi pelaksanaan jalur sepeda di ibu kota. Padahal, program ini tak mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI 2023.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan pihaknya awalnya memang menganggarkan Rp1,9 miliar untuk mengkaji jalur sepeda. Namun, program ini ditentang DPRD DKI hingga akhirnya ditolak.

"Untuk jalur sepeda, semula dianggarkan sebesar Rp38 miliar. Kemudian kami usulkan untuk di-0-kan. Masuk tahun 2023, kami akan melakukan evaluasi (jalur sepeda) secara komprehensif. Iya, (Rp1,9 miliar) tadinya untuk evaluasi (jalur sepeda)," ujar Syafrin di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11/2022).

Meski tak ada dana yang dikucurkan dari APBD, Syafrin menyebut pihaknya akan tetap melaksanakan program evaluasi jalur sepeda. Caranya adalah dengan menggandeng non-profit organisation (NGO) Institute Transport Development Policy atau ITDP untuk mengevaluasi jalur sepeda pada 2023.

"Sehingga, (evaluasi jalur sepeda) tidak membebankan APBD," ujarSyafrin.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak meminta pengajuan anggaran dari Dinas Perhubungan untuk jalur sepeda ditolak. Pasalnya, proyek yang diiniasi eks Gubernur Anies Baswedan itu kerap dialihfungsikan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD 2023, Dishub mengajukan Rp1,9 triliun untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jalur sepeda. Saat melakukan pembahasan di Komisi B DPRD DKI, Gilbert meminta pengajuan anggaran ini tak disetujui.

"Kita sarankan di-nol-kan saja (anggaran jalur sepeda dalam APBD 2023). Kan nggak berfungsi secara kasat mata juga. Tidak perlu ada evaluasi," ujar Gilbert saat dikonfirmasi.

Dalam rapat, Gilbert mengatakan, jalur sepeda kerap dipakai untuk parkir kendaraan hingga pangkalan tukang kopi atau starbucks keliling yang menggunakan sepeda. Padahal tahun ini, Dishub menargetkan pembuatan 196,45 kilometer.

Baca Juga: Pemprov DKI Usulkan Dana Hibah Rp485 Miliar ke TNI-Polri, DPRD: Rasanya Tak Masuk Akal!

"Untuk hal mendatang saya senang untuk tidak dimasukkan kemudian pengecatan lagi, pembuatan lagi, kemudian targetnya berapa ratus kilometer tapi cuma jadi tempat parkir, dan jalur sepeda motor dan starling, starbucks keliling. Kita lihat itu sia-sia," ucapnya.

Karena dianggapnya tak berfungsi, ia meminta tak ada penganggaran untuk evaluasi jalur sepeda. Jika dilakukan, maka dianggapnya hanya membuang dana milik Jakarta.

"Saya tidak melihat kita perlu evaluasi ulang mengenai jalur sepeda. Kasat mata, itu tidak berfungsi, hanya mengahambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian," pungkasnya.