Setelah TNI-Polri, PAM Jaya Minta Dukungan Muhammadiyah Jelang Berakhirnya Swastanisasi Air

SuaraJakarta.id - Perumda Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya kembali meminta dukungan dari pihak lain jelang berakhirnya swastanisasi air 31 Januari 2023 mendatang. Setelah dengan TNI dan Polri, kali ini PAM Jaya menggandeng Ormas Islam Muhammadiyah

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasruddin mengatakan dukungan Muhammadiyah penting agar nantinya ketika swastanisasi air berakhir, pelayanan air bersih untuk warga bisa berjalan lancar.

Apalagi dengan tak adanya pihak swasta PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT AETRA Air Jakarta selaku distributor sebelumnya.

"Untuk memastikan kedaulatan air dapat terwujud, tentunya kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah. Karena kedaulatan ini adalah pemberian hak dasar atas air bagi seluruh warga Jakarta, tanpa terkecuali," ujar Arief kepada wartawan, Rabu (18/1/2023).

Dukungan ini juga merupakan upaya meningkatkan cakupan layanan air perpipaan di Jakarta. Saat ini, wilayah ibu kota yang terjangkau air perpipaan baru 65 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2030.

Arief mengatakan untuk wilayah yang belum terjangkau air perpipaan pihaknya melakukan manajemen air. Salah satu contohnya seperi di wilayah Marunda Kepu, Jakarta Utara.

Di wilayah itu suplai air sempat terganggu selama sekitar 7 bulan karena usia pipa yang cukup tua sehingga tekanan air mesti dikurangi untuk mengurangi kebocoran pipa. Pihaknya pun membangun reservoir komunal atau bak penampungan air bawah tanah yang disertai pompa dorong.

"Alhamdulillah, dengan adanya reservoir komunal, warga di Marunda Kepu, bahkan yang berlokasi paling ujung dan bersebelahan dengan laut bisa mendapatkan suplai air secara normal," ucap Arief.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta H.M. Sun'an Miskan mengatakan sebagai bentuk dukungannya, pihaknya akan memberikan pendidikan bagi perilaku ramah air bagi para anggota Muhammadiyah dan masyarakat.

Baca Juga: PAM Jaya Berusia 1 Abad, Pemprov DKI Harap Akhir Swastanisasi Air Tak Timbulkan Masalah

Mereka akan diminta tidak menggunakan air tanah, serta menyediakan resapan air sebagaimana diatur dalam Fikih Air Muhammadiyah.

Lalu, ia akan mendorong masyarakat mengurangi penggunaan air tanah dan memanfaatkan air secara baik dan bijak, serta mendorong pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan murah untuk menjamin kebutuhan hidup warga.

"Sosialisasi tentang kedaulatan air hari ini merupakan hal penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan," katanya.