Produktivitas Anjlok, Wakil Ketua DPD Dorong Pemerintah Revitalisasi dan Hilirisasi Karet Alam

SuaraJakarta.id - Sebanyak 14 pengusaha ban dilaporkan hengkang dari Medan, karena sudah tidak lagi mempunyai bahan baku untuk memproduksi. Padahal ban hasil produksi Medan memiliki kualitas standar mutu tinggi bertaraf Internasional.

Mengetahui hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap petani dan industri perkebunan karet di daerah.

"Industri perkebunan karet alam kita sedang berada dalam situasi yang tidak menggembirakan akhir-akhir ini, dengan hasil produksi yang terus menurun di banyak daerah. Data Dirjend Perkebunan 2017-2021 menunjukkan, produksi karet kita menyusut hingga minus 9 persen," ujarnya, melalui keterangan resminya, Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Menurutnya, penurunan produktivitas karet disebabkan karena para petani semakin tidak minat menanam karet alam lagi. Masalah ini dikhawatirkan akan mempersulit pengusaha ban memperoleh bahan baku.

Baca Juga: Disinggung Kemungkinan Maju Pilgub 2024, Gibran: Ntar Aja, Fokus PBB Dulu

Sebanyak 80 persen produsen karet alam didominasi oleh para petani kecil, kata Sultan, nyaris tidak terdengar adanya korporasi karet di Indonesia, sehingga hampir tidak ada perhatian pemerintah terhadap komoditi perkebunan ini.

"Kami mendapati keluhan petani terhadap anjloknya harga karet terjadi masif di daerah penghasil utama karet. Diproyeksikan harga karet akan menurun hingga ke 1,23 Dolar AS per kilogram pada tahun 2023, seiring adanya ancaman resesi yang membuat penurunan permintaan terhadap karet alam," ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Oleh karena itu, kata Sultan, kami mendorong pemerintah melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melakukan hilirisasi dan inovasi karet alam, termasuk revitalisasi industri perkebunan karet, sehingga harga karet alam dalam negeri bisa kembali naik sesuai harapan para petani.

"Petani karet perlu diberikan insentif fiskal dan jaminan harga yang proporsional terutama untuk memenuhi kebutuhan karet alam dalam negeri," lanjutnya.

"Pemerintah juga harus mampu mengendalikan peredaran karet sintesis dalam industri otomotif dalam negeri. Jangan hanya memberikan insentif fiskal dan kebijakan kepada industri nikel dan kendaraan listrik saja," tegas Sultan.

Baca Juga: Mengejutkan! Incumbent dan Berpeluang Terpilih, Anak Agung Gde Agung Mundur dari Bakal Calon DPD