Pada Ratusan P3K dan ASN, Mas Dhito Imbau Mereka untuk Tak Gunakan Elpiji Subsidi

SuaraJakarta.id - Kepada ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penerima surat keputusan (SK) pengangkatan, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau biasa disebut Mas Dhito, minta mereka untuk tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi. Imbauan itu tak hanya berlaku bagi PPPK, tapi juga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Kediri. 

"Saya mengimbau para ASN Pemerintah Kabupaten Kediri untuk tidak menggunakan elpiji 3 kilogram, karena itu bersubsidi. Maka hari ini, saat penyerahan SK P3K, saya imbau itu," katanya, Kediri, Jumat (28/7/2023).

Menurut Mas Dhito, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI terkait aturan penggunaan elpiji 3 kilogram. Elpiji bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

"Untuk ASN, TNI, Polri dan delapan usaha (berdasarkan Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022), tidak diperbolehkan," ungkapnya.

Baca Juga: Jadi Bupati, Bocah Ini Disodori Berkas Mas Dhito

Delapan kelompok usaha berdasarkan edaran itu restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha tani tembakau, usaha jasa las, usaha pertanian (diluar ketentuan Perpres No. 38 tahun 2019 dan yang belum dikonversi) dan usaha peternakan.

Sementara itu, penyerahan SK P3K tenaga guru dan teknis Kabupaten Kediri tahun 2022 diberikan kepada 838 pegawai. Secara simbolis, penyerahan digelar di Lapangan Pemkab Kediri.

Selain masalah elpiji bersubsidi, Mas Dhito mengingatkan para pegawai untuk tidak melupakan untuk menunaikan zakat.

"Kalau sudah punya rejeki zakat, infaq, sodaqohnya disalurkan," pesannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri Heru Santoso secara terpisah menyebut, 838 orang pegawai penerima SK pengangkatan ditempatkan di tiga OPD. 

Baca Juga: Bakal Gantikan Tenaga Honorer, Apa Itu PPPK Part Time?

Rinciannya 819 orang tenaga guru untuk Dinas Pendidikan dan 19 tenaga teknis, masing-masing 14 orang ditempatkan di Dinas Pertanian dan Perkebunan, 5 orang ditempatkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.