Tekan Polusi Udara di Jakarta, Pemprov DKI Terapkan Kebijakan WFH untuk ASN Mulai Bulan Depan

SuaraJakarta.id - Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem kerja hibrida dengan pembagian bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH) mulai September tahun ini.

Hal ini untuk menekan polusi udara di Jakarta belakangan ini yang memburuk dan dikeluhkan sejumlah pihak.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan WFH ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas terkait peningkatan kualitas udara di Istana Negara, Senin (14/8/2023).

"Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentase setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Mudah-mudahan September ini, saya bisa langsung jalan," kata Heru.

Baca Juga: Bikin Prihatin, Tiktoker Ini Bagikan Potret Perbedaan Langit Jogja dan Jakarta akibat Polusi

Heru menjelaskan pegawai OPD yang bersentuhan dengan layanan masyarakat tentunya harus bekerja di kantor.

Sementara itu, OPD yang tidak berkaitan dengan pelayanan, seperti bagian perencanaan dan lainnya dapat bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Heru menegaskan bahwa sistem kerja hibrida ini wajib diterapkan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Di Pemda sifatnya wajib," katanya.

Ia berharap kementerian/lembaga juga bisa menerapkan sistem kerja hibrida, begitu juga dengan perusahaan swasta.

Baca Juga: 5 Cara Mencegah Penyakit Mata akibat Paparan Polusi Udara, Yuk Terapkan!

Sebelumnya, pembicaraan dengan perusahaan swasta sudah dilakukan.