Tolak RUU DKJ yang Tiadakan Pilkada Jakarta, NasDem DKI: Merenggut Hak Rakyat

SuaraJakarta.id - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Alasannya, dalam draf regulasi itu terdapat usulan gubernur dipilih oleh presiden lewat usulan DPRD tanpa Pemilu.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyebut RUU DKJ ini merenggut hak rakyat untuk memilih langsung gubernur dan wakil gubernur melalui Pilkada langsung.

"Kami tegas menolak RUU DKJ ini, karena ini merenggut hak rakyat untuk memilih pada Pilkada langsung Jakarta," ujar Wibi kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Lantaran, ia menyebut Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI memastikan hak-hak konstitusi masyarakat terwakili. Lewat pemilihan langsung, masyarakat bisa menilai rekam jejak pemimpin untuk memimpin Jakarta ke depan.

Baca Juga: Fraksi PKS Tolak RUU DKJ, Delapan Fraksi Lainnya Sepakat Jadi Rancangan Undang-undang Usulan Baleg

"Kami dari NasDem tentu akan memperjuangkan agar gubernur dan wakil gubernur DKI akan dipilih secara langsung melalui pilkada," ucapnya.

Lebih lanjut, Wibi menilai setelah pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, maka negara tetap harus mengakui dan menghormati Jakarta sebagai provinsi yang bersifat khusus.

Kekhususan Jakarta sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang menjadi pusat jejaring bisnis antara Indonesia dengan kota lainnya di dunia.

"Pemerintahan Daerah Provinsi DKJ memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berlaku secara umum berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta diusulkan agar dipilih oleh presiden usai tak lagi menyandang status ibu kota.

Baca Juga: Kelakar Heru Budi Bakal Pindahkan ASN ke IKN Bila Kinerjanya Buruk

Pernyataan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).