Ogah Penuhi Permintaan Anies, Jakpro Pilih Pindahkan Warga Kampung Bayam Ke Rusun Nagrak

SuaraJakarta.id - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) merespons permintaan Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan yang meminta agar warga eks Kampung Bayam diberikan izin tinggal di Kampung Susun Bayam (KSB). Ketimbang mengikuti saran eks Gubernur DKI itu, Jakpro pilih melakukan opsi lain.

Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin menjelaskan, opsi tersebut adalah dengan memindahkan warga ke Rumah Susun Nagrak, Jakarta Utara. Hunian ini disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI atas pengganti hunian KSB yang berpolemik.

"Warga eks Kampung Bayam secara sukarela menetap dengan aman dan nyaman di Rusun Nagrak," ujar Iwan kepada wartawan, Senin (8/1/2024).

Perpindahan warga eks Kampung Susun Bayam ke Rusun Nagrak difasilitasi oleh Aparatur Kewilayahan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Hal ini dianggap sebagai solusi atas masalah hunian eks Kampung Bayam sesuai regulasi yang berlaku.

Baca Juga: KPU Pastikan Warga Eks Kampung Bayam Bisa Nyoblos Saat Pemilu, Ini Lokasinya

"Di Rusun Nagrak ini, warga eks Kampung Bayam menempati unit tipe 36 dilengkapi dengan dua kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan balkon untuk menjemur pakaian," jelasnya.

Fasilitas umum lainnya juga dapat dinikmati oleh para penghuni. Di antaranya lift, masjid, taman bermain anak, lapangan olahraga, tempat parkir sepeda motor, dan juga bus sekolah.

Terkait sewa, pemerintah memberikan subsidi biaya sewa, di mana terdapat kebijakan khusus atas masyarakat terprogam sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor
111 tahun 2014.

"Dengan demikian, penghuni rusun yang termasuk dalam program ini hanya dibebankan biaya air dan listrik sesuai dengan pemakaian per masing-masing unit," katanya.

Tidak hanya itu, penghuni warga eks Kampung Bayam secara bergantian diikutsertakan dalam beragam pelatihan yang bersinergi dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Kota Jakarta Utara.

Baca Juga: Warga Eks Kampung Bayam Mau Tetap Gelar Aksi, Wali Kota Jakut Yakin Piala Dunia U-17 di JIS Tak Terganggu

Sejauh ini seluruh KK yang menetap sudah mengikuti pelatihan tersebut dan masih akan terus berlangsung di tahun 2024 ini.

Di sisi lain, secara historis warga Kampung Bayam merupakan penggarap lahan milik Pemprov DKI Jakarta dan tidak memiliki hak atas tanah yang ditempatinya tersebut.

Meski demikian, seluruh masyarakat Kampung Bayam sejumlah 642 KK ini sudah mendapatkan biaya kompensasi atas penggantian hunian mereka di Kampung Bayam.

"Kompensasi atau ‘ganti untung’ tersebut juga merupakan hasil musyawarah secara berkelanjutan dengan kelompok-kelompok warga eks Kampung Bayam," ucap Iwan.

“Jakpro senantiasa berkoordinasi dan membuka ruang diskusi secara aktif dengan seluruh pihak yang terkait, termasuk dengan pihak Kewilayahan dan Warga terdampak. Segala tahapan yang dijalankan oleh perusahaan telah memenuhi prisip Good Corporate Governace (GCG) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, sekaligus eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritisi kondisi Kampung Susun Bayam (KSB) saat ini. Ia menyesalkan warga yang tak kunjung diberikan izin tinggal di tempat tersebut setelah dirinya lengser dari kursi DKI-1.

Pertanyaan soal Kampung Bayam itu dilontarkan Politisi NasDem, Ahmad Sahroni saat membawakan acara Resolusi Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

"Ini salah satu contoh keberlanjutan itu harus dituntaskan. Jadi sengaja dibangunkan di situ, disiapkan tempatnya di situ," ujar Anies.

"Dan menurut saya tega sekali tempat yang sudah ditemparkan itu tidak diberikan kepada warga Kampung Bayam yang seharusnya masuk ke tempat itu," jelasnya menambahkan.

KSB diketahui merupakan tempat tinggal yang dijanjikan Anies usai menggusur Kampung Bayam demi membangun Jakarta International Stadium (JIS).

Pembangunan KSB tersebut diselesaikan di era Anies, tapi belum ditempati warga.

Kekinian, KSB yang dikelola PT Jakarta Propertindo, (Jakpro) tak kunjung ditempati warga karena masalah tarif yang terlalu tinggi.