Warga Masyarakat Jakarta Diajak Lebih Terlibat Melalui Modernisasi Majelis Taklim

SuaraJakarta.id - Yadual Nilfa Adriyanta (49 th), seorang tokoh  masyarakat Jakarta, memiliki kepedulian yang tinggi untuk turut membantu memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi para masyarakat di kota metropolitan Jakarta ini.

Adriyanta punya harapan besar, kehidupan masyarakat Jakarta ke depannya akan  bisa lebih baik, hidup dengan aman, tenteram, damai dan secara ekonomi berkecukupan (sejahtera). Selain itu,  ia ingin menjadikan warga masyarakat Jakarta memiliki daya saing, mandiri dan inovatif. 

Untuk merealisasikan itu,  Adriyanta mempunyai program bernama Mata Nusantara, yang merupakan singkatan dari Majelis Taklim Nusantara yang merupakan wadah berkumpulnya para praktisi dan penggiat Majelis Taklim Nusantara.

Program ini, jelas Adriyanta,  mempunyai tujuan  untuk memperbaiki administrasi dan Standar Operasional Prosedur serta proses penanaman Values (Nilai-nilai) keorganisasian, serta penyamaan arah juang yang terarah dan terukur dari majelis taklim-majelis taklim yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Baca Juga: Duh! 2 Kali Dalam Sehari, Warga Pasar Gembrong Terlibat Tawuran, Saling Lempar Batu Dan Petasan

Selanjutnya untuk menguji kelengkapaan dan kerapihan administrasi Majelis Taklim, maka Majelis-mejelis Taklim tersebut akan di dorong untuk mengakses dana stimulan bantuan hibah Pemprov DKI Jakarta yang dapat di pergunakan untuk membeli sarana operasional Majelis Taklim, seperti Sound system, Lekar, Laptop, Printer, Infocus dll.

Bila ini berhasil, maka secara administrasi Majelis Taklim tersebut telah terbukti lengkap dan valid, tinggal merapihkan SOP organisasi dan penanaman Values dan penyamaan arah juang nya saja, hingga Majelis Taklim ini layak di sebut sebagai organisasi Majelis Taklim yang Modern.

Tak hanya memberikan jiwa entrepreneurship, program Mata Nusantara ini juga akan memberikan pendidikan Parenting, bimbingan dan konseling bagi para jemaah majelis taklim dan keluarganya. konsultasi rumah tangga, konsultasi permasalahan remaja, dan lain-lain, agar Majelis Taklim dapat menjadi center of healing terdepan dan terdekat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai program empowering, khusus untuk para jemaah perempuannya, sebagai turunan program dari Mata Nusantara, juga terdapat program Khadijah Jakarta. Program Khadijah Jakarta  ini mengupayakan kaum perempuan agar bisa mempunyai usaha bersama (20 orang per unit usaha per RW) yang dijalankan dari rumah salah seorang anggotanya.

Caranya adalah dengan membuat pelatihan-pelatihan wirausaha/entreprenuer di majelis taklim-majelis taklim, yang mengajarkan para jemaah untuk bisa memiliki jiwa dan skill entrepreneurship, lalu di kelompokan sebanyak 20 orang per kelompok," lanjut Adriyanta.

Baca Juga: Kafe Di Jalan Tulodong Bikin Ketua DPRD DKI Geram Tak Puas Kinerja Petugas, Minta Pemprov Sidak Ulang

Berbicara untuk topik yang berbeda, sebagai tanggapan suasana menjelang Pileg dan Pilpres saat ini, yaitu kepemimpinan bangsa,  Adriyanta lalu mengemukakan pandangannya tentang tata cara pemilihan Presiden di Indonesia, yang menurut pandangannya akan lebih baik bila dilakukan dengan cara perwakilan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga tertinggi negara dan tidak lagi dengan cara pemilihan langsung, seperti yang berlangsung dalam beberapa Pemilu terakhir.

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimaksud disini adalah Majelis yang berisikan para stake holder Bangsa yang memiliki Hikmat (values and trusted) yang diambil dari berbagai kalangan dari komponen-komponen penting di masyarakat.

Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai filosofis Pancasila yang merupakan Etika dasar bangsa kita dapat kembali di tegakkan dan berdaulat.  Bagaimanapun juga Demokrasi atau filsafat demokrasi adalah Etika atau norma-norma yang berasal dari Yunani, bukan filsafat, etika, atau norma-norma asli bangsa Indonesia.

Demokrasi lebih berbasis kepada Kompetisi (sering tanpa mengindahkan Kompetensi), sedangkan Pancasila lebih berbasis kepada Kompetensi (hampir tidak mengakomodir kompetisi liberal dan lebih mengedepankan musyawarah yang beretika kebangsaan asli Indonesia).

Contohnya, menurut Adriyanta, dengan Pemilihan Presiden dilakukan secara langsung oleh semua masyarakat (one man One Vote), maka nantinya beresiko akan terpilih figur yang kurang mempunyai kompetensi sebagai presiden, bisa menjadi Presiden R.I. karena lebih memiliki dana dan jaringan yang besar.

Adriyanta lalu memaparkan, Indonesia adalah negara yang didirikan atau dibentuk oleh bangsa-bangsa. Sehingga akan lebih tepat, apabila sistem pemilihan presiden-nya dengan cara perwakilan melalui majelis-majelis di MPR.

Namun demikian, jelas Adriyanta, dalam pemilihan presiden ini,  yang dimaksud dengan majelis, berbeda dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  seperti yang kita kenal selama ini.

MPR yang dimaksud Adriyanta adalah terdiri dari 5 majelis yang berdasarkan falsafah dan ideologi bangsa ini, yaitu Pancasila. Kelima majelis tersebut adalah; Pertama, Majelis Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Majelis Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ketiga, Majelis Persatuan Indonesia. Keempat, Majelis Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Serta yang kelima, Majelis Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nah, pada masing-masing majelis tersebut, jelas Adriyanta, anggotanya akan diisi oleh figur-figur yang mempunyai kompetensi sesuai dengan nama bidang/tema-nya majelis-nya dan di ambil mewakili 38 Provinsi yang ada secara Adil dan Proporsional

"MPR dengan majelis-majelis yang bersumber dari Pancasila, menurut Adriyanta, akan mampu memilih figur atau sosok seorang Presiden R.I. yang memiliki kompetensi kuat untuk bisa memimpin Indonesia untuk ke depannya", demikian tegas Adriyanta.