LaNyalla Minta Pemerintah Tidak Naikkan Harga BBM Subsidi

SuaraJakarta.id - Imbas konflik di Timur Tengah menyusul ketegangan militer antara Iran dan Israel diprediksi akan menaikkan harga minyak mentah dunia.

Bahkan kenaikan tersebut diperkirakan bisa jauh melampaui USD 82 per barel, sesuai asumsi yang dipatok APBN. 

Sejumlah ekonom pun menilai kenaikan harga BBM subsidi akan sulit dielakkan bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu yang lama. 

Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, kondisi itu menyebabkan subsidi di sektor energi, terutama BBM akan meningkat, dan menjadi beban baru fiskal Indonesia. 

Baca Juga: Indonesia Financial System Stability Summit 2023, Event Kolaborasi dan Sinergi Stakeholder Jasa Keuangan

“Saya meminta pemerintah untuk tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi. Karena waktunya sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapis bawah dan menengah," kata LaNyalla, Selasa (16/4/2024).

Dikatakan LaNyalla, bulan Maret puasa, April lebaran, Mei anak sekolah ujian dan Juni pendaftaran sekolah, belum lagi Juli Iduladha. Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM,” tukas LaNyalla.

Dikatakan LaNyalla momen Ramadan dan Lebaran, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan spending belanja mereka. Apalagi mereka yang mudik, tentu ada cost transportasi yang relatif besar. 

“Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas. Jadi pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius,” imbuhnya. 

LaNyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui kementerian keuangan melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai imbas kenaikan harga minyak dunia bila berlangsung dalam durasi yang lama. 

Baca Juga: Angka Pengangguran Tinggi, LaNyalla: Perlu Treatment Khusus Tingkatkan Ekonomi dan Serapan SDM

“Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,” tandasnya.