Terima Penghargaan UHC Award 2024, Bupati Dhito Tekankan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

SuaraJakarta.id - Pemerintah Kabupaten Kediri mendapatkan penghargaan Universal Healt Coverage (UHC) Award 2024.

Penghargaan ini pertama kalinya diterima Kabupaten Kediri dimasa kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana atas komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warga.

Capain UHC Kabupaten Kediri hingga Agustus 2024 ini 96,84 persen dari total penduduk 1.684.454 jiwa. Untuk memberikan jaminan kesehatan atau UHC alokasi anggaran Kabupaten Kediri pada tahun 2024 sekitar Rp. 133.082.233.800.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, capaian UHC itu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pasien termasuk akses kesehatan di tiap tingkat. pihaknya mengaku akan memonitor pelayanan di tiap puskesmas maupun rumah sakit daerah.

Baca Juga: Resmi Dibuka, Mas Dhito Ajak Masyarakat Rawat Jembatan Jongbiru

"Pelayanan terhadap pasien ini akan saya cek betul," kata Mas Dhito pada Kamis (8/8/2024).

Disisi lain, akses pelayanan kesehatan terus ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dengan dibukanya layanan poli sore di rumah sakit daerah dan puskesmas. Peningkatan sarana fisik juga dilakukan dengan pembangunan gedung baru RSS untuk penambahan ruang rawat inap.

Dengan UHC ini, Mas Dhito menekankan semua warga yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan harus mendapatkan kesamaan, tidak hanya bagi mereka yang mampu membayar. Begitu pula dengan kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan.

"Akses pelayanan kesehatan yang diberikan tentunya harus bermutu, " ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Kediri, hingga akhir tahun 2024 ini menargetkan UHC bisa mencapai 98 persen. Untuk mencapai target itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ahmad Khotib menyebut bagi warga yang kurang mampu akan didaftarkan melalui PBID atau ke Kementerian Sosial bagi yang masuk data DTKS.

Baca Juga: Liga Tarkam, Mas Dhito: Akan Banyak Bakat Pesepakbola Muncul

Kemudian, bagi pekerja di aektor swasta, pemerintah daerah terus mendorong peran dunia usaha untuk mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta JKN.