Pemkot Jaksel Pasang Kayu Dolken untuk Tangani Longsor di Srengseng Sawah

SuaraJakarta.id - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memasang pasak-pasak kayu (dolken) untuk menangani longsor di tebing bantaran Sungai Ciliwung Jalan H. Shibi, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa.

"Kami di wilayah melakukan tindakan darurat dan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)," kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin di Jakarta, Selasa (18/3/2025) seperti dimuat ANTARA.

Munjirin mengatakan upaya itu merupakan penanganan darurat sementara terkait tanah longsor dengan mengerahkan petugas gabungan dari Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan dan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) Kelurahan Srengseng.

Tujuannya untuk memberi perlindungan (covering) terhadap tebing bantaran Sungai Ciliwung dengan menggunakan terpal plastik disertai perkuatan menggunakan dolken.

Baca Juga: PELNI Jakarta Siapkan Sembilan Kapal Layani Penumpang Angkutan Mudik Lebaran 2025

"Perlindungan sementara terhadap tebing Sungai Ciliwung sangat penting dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya longsor jika hujan turun atau debit air sungai yang membesar," ujarnya.

Kini, pihaknya sudah berkoordinasi dan menyampaikan informasi kejadian longsor tebing Sungai Ciliwung ini ke Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang berwenang dalam mengelola Sungai Ciliwung.

Sementara, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan, Santo menjelaskan penanganan sementara tebing longsor di Sungai Ciliwung Srengseng Sawah dilakukan dengan mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) SDA Sudin Jakarta Selatan dan Satuan Pelaksana (Satpel) SDA Kecamatan Jagakarsa.

“Kondisi saat ini kita sedang dolken dulu,” ujar Santo.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan masih mendalami solusi tepat dan permanen untuk mengatasi longsor di kawasan tersebut.

Baca Juga: BPBD DKI: Banjir Jakarta Meluas hingga 34 RT di Tiga Wilayah

Sebelumnya, warga bernama Iskandar mengaku rumahnya sudah lima kali terkena longsor sejak 2020.

"Mulai kejadian 2020, awalnya retakan di bagian jalan, namun seiring waktu sampai 2022 terjadi banjir besar dan itu kejadian mulai awal longsor pertama kali," ujar Iskandar.

Iskandar mengatakan, sudah melaporkan hal ini kepada pihak terkait, namun hingga kini hanya dipasang kayu dolken untuk mencegah kembali longsor.

Kemudian, pada 2025 ini terjadi kembali banjir besar hingga akhirnya Iskandar dan keluarganya mengungsi ke tempat lain.

Karena itu, dia berharap pemerintah bisa membangun turap atau memasang beton secara permanen agar tanah di lokasi itu tidak terjadi longsor.

Pemkot Jaksel buat Kompos dari Bahan Ranting Bekas Penopingan Pohon

Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) akan membuat kompos dari bahan baku sampah ranting bekas penopingan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Kandang, Jagakarsa.

"Sampah ranting bekas penopingan akan dibawa ke tempat pencacahan untuk proses pembuatan kompos di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Kandang, Kecamatan Jagakarsa," kata Pengawas Penopingan Suku Dinas din Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Selatan Suryadi di Jakarta, Selasa seperti dimuat ANTARA.

Suryadi mengatakan melalui Satuan Pelaksana Kecamatan Tebet, pihaknya melakukan penopingan pohon di Jalan Manggarai Utara 2, Kelurahan Manggarai.

Dikatakan, tujuan penopingan ini untuk mengantisipasi dan menjamin serta memberikan rasa aman kepada masyarakat sekitar yang melintas di bawah pohon atau para pengguna kendaraan bermotor terutama yang melewati Jalan Manggarai.

"Dalam musim penghujan ini memang rawan terjadinya pohon tumbang, dikarenakan pohonnya yang sempal," ujarnya.

Total ada dua pohon jenis Trembesi yang ditoping dengan diameter kedua pohon kurang lebih 45 centimeter (cm) dan tinggi sekitar 12 meter, serta 15 meter.

"Satu pohon dilakukan penopingan karena memang sudah sempal dan satunya lagi ditoping berdasarkan permintaan dari CRM, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, baik pengguna kendaraan bermotor ataupun para pejalan kaki," ujarnya.

Cepat Respon Masyarakat (CRM) merupakan kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota bersifat non-darurat. CRM merupakan pemanfaatan teknologi yang memiliki alur kerja tersendiri.