Pramono Mau Bikin Layanan Transjabodetabek, Pengamat: 60 Persen Warga Bakal Gunakan Angkutan Umum

SuaraJakarta.id - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyambut rencana perluasan layanan Transjakarta jadi Transjabodetabek. Kebijakan ini dinilai akan menambah penggunana angkutan umum di wilayah Jabodetabek.

Djoko mengatakan, perluasan layanan Transjabodetabek diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi yang memasuki Jakarta.

"Dengan rencana tersebut bisa untuk memastikan target 60 persen warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum," ujar Djoko kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

Djoko menekankan bahwa salah satu faktor penting dalam mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi adalah menyediakan layanan angkutan umum yang menjangkau kawasan perumahan. Hal ini menjadi langkah krusial agar warga lebih memilih moda transportasi umum.

Baca Juga: Transjabodetabek Siap Mengaspal! Ini 4 Rute Pertama yang akan Diuji Coba

Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menguji coba empat rute baru bus Transjabodetabek yang akan melayani wilayah dari Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Keempat rute ini sedang dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Pertama, untuk wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta. Kedua, untuk di Bogor, akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur, ke Cawang, Jakarta," ujar Djoko menjelaskan rincian rute tersebut.

Lebih lanjut, Djoko menjabarkan bahwa rute ketiga dan keempat akan mencakup wilayah Tangerang, yakni dari Alam Sutera menuju Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol, Jakarta.

Sejak diluncurkan pada 2017, layanan JR Connexion (JRC) telah melayani 23 permukiman di kawasan Bodetabek. Saat ini, BPTJ Kementerian Perhubungan berencana untuk menyediakan bus JR Connexion di 117 titik kawasan permukiman Jabodetabek.

"Tahun ini ditargetkan ada 40 titik yang terlayani," ujarnya.

Baca Juga: Terminal Kalideres Dapat Tambahan Bus Transjakarta untuk Lebaran 2025

Djoko juga mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Pengelola Tapera (2023), terdapat 2.010 perumahan di wilayah Jabodetabek. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.824 perumahan di luar Jakarta perlu mendapatkan layanan angkutan umum.

"Layanan angkutan umum dapat berupa angkutan penghubung (feeder) menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek, atau halte rute Trans Jabodetabek terdekat," pungkasnya.

Sebelumnya, Djoko Setijowarno menilai perluasan layanan Transjabodetabek akan membantu mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

“Rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60 persen warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum,” kata Djoko lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu lalu.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu juga menyebut penerapan jalan berbayar dibutuhkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta.

“Penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” katanya.

Djoko menuturkan, pengembangan atau peningkatan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan merupakan kata kunci mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum.

Terlebih, saat ini beban masyarakat, khususnya generasi muda, cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor.

“Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi,” katanya.

Hal itu lantaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum.

Padahal, sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri.

“Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum,” ujarnya.

Djoko mencatat ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), komposisi angkutan umum hanya tersisa 2 persen, sedangkan mobil 23 persen dan sepeda motor mencapai 75 persen.

“Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Saat ini, keempat rute tersebut tengah diuji coba dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Pertama, untuk wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta. Kedua, untuk di Bogor, akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur, ke Cawang, Jakarta. Selanjutnya, rute ketiga dan keempat akan ada layanan untuk wilayah Tangerang, yakni dari Alam Sutera ke Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol, Jakarta.