DPRD Minta Pemprov DKI Rutin Lakukan Fogging Nyamuk DBD: Jangan Nunggu Ada Kasus Dulu

SuaraJakarta.id - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menyebut pelaksanaan fogging nyamuk demam berdarah dengue (DBD) yang dianggap menyulitkan warga. Fogging baru akan dilakukan petugas setelah adanya kasus DBD di lingkungan sekitar.

Ia mengaku sudah menerima sejumlah aduan mengenai hal ini dari warga. Permintaan fogging ke pemerintah setempat tak dipenuhi meski nyamuk sudah banyak ditemukan di berbagai sarang nyamuk.

“Kami menerima aduan dari warga di Jakarta Selatan bahwa lingkungannya baru akan di-fogging kalau sudah ada orang yang jadi korban dari nyamuk DBD. Padahal, warga setempat melaporkan bahwa nyamuk yang ada di lingkungannya sudah banyak,” ujar August kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Ia menyayangkan kebijakan tersebut karena dinilai bisa membahayakan warga. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus bergerak proaktif dalam mencegah terjadinya DBD.

“Sikap pihak yang berwenang dalam kasus ini sangat disayangkan. Ada korban DBD dahulu baru dilakukan fogging bukanlah syarat mutlak. Harusnya, petugas bergerak lebih proaktif lagi untuk mencegah jatuhnya korban,” ucapnya.

August mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Kapuskesmas) Pancoran dan Wali Kota Jakarta Selatan untuk segera menindaklanjuti kendala ini.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Selatan dan Kapuskesmas di Pancoran mengenai masalah ini. Warga sudah menjerit ingin lingkungannya di-fogging untuk menjaga keluarganya dari nyamuk DBD," jelasnya.

"Sehingga, petugas harus segera melakukannya tanpa ditunda-tunda lagi,” lanjutnya menambahkan.

Di samping melakukan fogging, August juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membersihkan lingkungan-lingkungan pemukiman warga dari genangan air dan tumpukkan sampah yang bisa menjadi tempat nyambuk DBD berkembang biak.

Baca Juga: Waspada! Kasus DBD di Jakbar Naik Sejak Januari, Kelembapan Suhu Jadi Penyebab

“Ada genangan-genangan air muncul di beberapa tempat yang tidak memiliki saluran air baik. Genangan itu harus dikeringkan agar tidak menjadi tempat nyamuk-nyamuk DBD ini betelur,” jelasnya.

“Kemudian, sampah-sampah yang menumpuk di beberapa tempat pemukiman warga juga harus segera dibersihkan," tambahnya memungkasi.

428 Kasus DBD di Jaksel

Sementara itu, Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan mencatat sebanyak 428 kasus demam berdarah dengue (DBD) hingga pertengahan April 2025 ini.

"Tercatat hingga April 2025 sebanyak 428 kasus DBD yang ditangani," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Yudi Dimyati saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/4).

Ke-428 kasus DBD itu terjadi pada Januari sebanyak 169 kasus, Februari 141 kasus, Maret 110 kasus dan April 2025 sebanyak delapan kasus.

Sudinkes Jaksel juga mencatat Jagakarsa menjadi kecamatan dengan DBD tertinggi yakni 71 kasus dan Tebet menjadi kecamatan dengan DBD terendah yakni 14 kasus.

Jika dibandingkan dengan bulan April 2024 lalu, kasus DBD di Jaksel pada periode yang sama, yakni Januari hingga pertengahan April ini terbilang menurun.

"Januari hingga pertengahan April 2024 lalu tercatat 1.302 kasus, sedangkan Januari hingga pertengahan April 2025 sebanyak 428 kasus," ucapnya.

Sepanjang 2024, Mampang Prapatan menjadi kecamatan tertinggi DBD dengan 322 kasus dan Cilandak menjadi kecamatan terendah dengan 168 kasus.

Beragam upaya Suku Dinas Jakarta Selatan menangani DBD di wilayahnya, di antaranya memaksimalkan peran kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dua kal seminggu.

Lalu, melakukan pengasapan atau fogging di lingkungan sekolah dan pemukiman warga, serta sosialisasi kepada warga tentang pencegahan DBD, termasuk juga praktek pembuatan perangkap nyamuk (Flytrap) di sejumlah sekolah.

Berdasarkan data yang dihimpun, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menangani 2.301 kasus DBD hingga April 2025. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan April tahun lalu dimana ada 3.164 kasus.