Pabrik Peleburan Baja di Tangerang Disetop Menteri LH, Diduga Cemari Udara

SuaraJakarta.id - Operasional pabrik peleburan baja dan besi i Kawasan Industri Millenium, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, PT Power Steel Mandiri (PSM) dan PT Power Steel Indonesia (PSI) disetop Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, Jumat 23 Mei 2025.

Penghentian pabrik peleburan baja oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini dilakukan buntut temuan pelanggaran pencemaran udara dari hasil produksi peleburan limbah besi tersebut.

"Secara langsung kita sudah menyaksikan, asap pembuangannya tidak dikelola dengan baik," kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dilansir dari ANTARA, Jumat 23 Mei 2025.

Kementerian Lingkungan Hidup menemukan pembuangan asap tidak dikelola dengan baik dan langsug dilakukan ke luar lingkungan.

"Ini langsung keluar ke lingkungan dan secara teori ini bisa menjangkau 30 kilometer dari lokasi," ungkapnya di lokasi.

Menurutnya, indikasi pelanggaran pencemaran lingkungan khususnya pada kualitas udara ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar pabrik.

Karenanya, ia mengambil langkah tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas produksi dari perusahaan peleburan baja dan besi itu.

"Ini dampaknya luar biasa, dan langsung dirasakan oleh masyarakat yang kemudian juga memperburuk kualitas udara Jakarta," paparnya menjelaskan dampak buruk dari pembuangan asap pabrik peleburan baja itu.

Menteri LH juga menyebutkan pihaknya mengancam bakal membawanya ke ranah hukum sebagai tindak pidana pelanggaran lingkungan yang ancaman hukumannya tiga sampai lima tahun penjara atau denda materi.

Baca Juga: KLH Segel Pabrik Tekstil di Cikupa Tangerang, Diduga Jadi Biang Kerok Pencemaran Lingkungan

"Dalam kasus ini kami meminta untuk dihentikan aktivitasnya sampai proses lebih lanjut," ujarnya menyebut aktifitas peleburan baja itu dihentikan.

"Kepada pihak terkait kita akan berikan arahan-arahan untuk melanjutkan kegiatan ekonominya, namun memperhatikan kualitas lingkungan," tuturnya.

Ia pun menyebut, Kementerian Lingkungan Hidup meminta perusahaan segera memperbaiki sistem cerobong udara/asap peleburan (furnace) dilengkapi dengan hood yang berfungsi untuk menangkap emisi debu dan asap yang dituangkan ke teko (penampungan).

Meski demikian, emisi debu atau asap beterbangan di area produksi disebabkan kemampuan hood untuk mengisap debu tersebut tidak beroperasi dengan normal.

Karenanya, terjadi pencemaran udara yang berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar pabrik peleburan baja dan besi itu.

"Idealnya asap tidak langsung keluar, ini harus melalui sistem perpipaan dengan panjang tertentu, kemudian di cerobong ada penyaringan sehingga asap ini bisa terikat serta secara periodik harus dibersihkan. Tetapi di sini tidak dilakukan," ungkapnya.

Terkait temuan kasus ini, tim penegakan hukum (Gakum) dan pengawas akan melakukan penyelidikan secara mendalam sebagai langkah penegakan hukum ke pengadilan.

"Selama proses penyelidikan dan penyidikan kita tidak bolehkan adanya aktivitas oleh perusahaan. Karena hal ini menjadi salah satu alat bukti di dalam rangka proses pengadilan," pungkasnya.

Diketahui, PT Power Steel Mandiri (PSM) dan PT Power Steel Indonesia (PSI) merupakan dua perusahaan yang bergerak di bidang industri peleburan besi dan baja, berlokasi di kawasan industri Millenium, Kabupaten Tangerang, Banten.

Keduanya berperan dalam mengolah limbah besi menjadi bahan baku industri logam, yang kemudian didistribusikan ke berbagai sektor konstruksi dan manufaktur dalam negeri.

Sebagai bagian dari industri berat, proses peleburan logam yang dilakukan perusahaan ini memerlukan suhu tinggi dan menghasilkan asap serta partikel debu dalam jumlah besar.

Untuk itu, standar lingkungan mengharuskan setiap pabrik peleburan memiliki sistem filtrasi dan cerobong pengelolaan emisi yang memenuhi baku mutu kualitas udara.

Namun, hasil inspeksi Kementerian Lingkungan Hidup pada Mei 2025 menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut tidak mengelola limbah gas buang sesuai aturan.

Asap dari proses peleburan terpantau langsung keluar ke udara terbuka tanpa melalui proses penyaringan yang memadai.

Temuan ini diperparah dengan tidak berfungsinya sistem penangkap debu (hood) dan saluran perpipaan yang semestinya memfilter partikel berbahaya.

Pelanggaran tersebut berdampak langsung pada pencemaran udara yang mengancam kesehatan masyarakat sekitar dan memperburuk kualitas udara wilayah Jabodetabek. (ANTARA)