Tiga Tuntutan Besar LTJ: Dari Desakan Keluar BOP Hingga Reformasi Total Pendidikan

SuaraJakarta.id - Sebuah gelombang aspirasi publik yang kuat digaungkan oleh mahasiswa. Lintas Tridharma Jakarta (LTJ), sebuah wadah konsolidasi berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam PERISAI SI Mahasiswa HMI, SEMMI, PMII, dan GPI, menyelenggarakan aksi damai sebagai manifestasi penyampaian aspirasi publik terhadap arah kebijakan nasional.

Aksi ini menunjukkan peran aktif generasi muda dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto ini.

Dalam pernyataan resminya, LTJ menyampaikan tiga poin tuntutan utama yang dirumuskan secara komprehensif dan berlandaskan kepentingan jangka panjang nasional.

Yang pertama yakni penguatan tata Kelola dan engawasan Logam Tanah Jarang (LTJ)

LTJ menuntut penguatan tata kelola serta pengawasan logam tanah jarang sebagai sumber daya strategis nasional.

Mereka menilai pengelolaan komoditas ini harus dilaksanakan secara transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada optimalisasi nilai tambah dalam negeri.

LTJ juga mendorong pemerintah untuk segera menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Logam Tanah Jarang yang independen, profesional, dan akuntabel.

"Demi menjaga kepentingan strategis nasional dalam jangka panjang, kami mendorong Presiden untuk segera menetapkan Perpres terkait pembentukan Satgas Pengawasan Logam Tanah Jarang yang independen dan akuntabel, guna memastikan tata kelola yang berkeadilan serta terhindar dari dominasi kepentingan tertentu,” ujar perwakilan LTJ kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Yang kedua yakni menjaga integritas kebijakan nasional dengan eluar dari BOP.

Baca Juga: 7 Aplikasi AI untuk Bantu Anak Kerjakan PR Sekolah, Belajar Jadi Lebih Mudah dan Cepat

LTJ menekankan pentingnya menjaga integritas dan kemandirian kebijakan nasional. Mereka mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis keluar dari BOP (Balance of Payments).

Keterlibatan dalam BOP dinilai kata mereka berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi independensi dalam perumusan kebijakan strategis negara.

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari penguatan kedaulatan kebijakan nasional.

Kemudian yang ketiga yakni evaluasi menyeluruh program MBG dan reformasi substantif pendidikan

LTJ menyoroti urgensi evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perlunya reformasi substantif di sektor pendidikan.

Sektor pendidikan, sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, memerlukan pendekatan yang sistemik, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.