Tolak Rencana Pembatasan Kadar Nikotin dan Tar, APTI Minta Perlindungan Presiden

"Jawa Timur adalah sentra tembakau yang memenuhi kebutuhan nasional dengan luas lahan setiap tahun rata-rata antara 120.000 sampai 150.000 hektare, dengan jumlah petani sekitar satu juta orang. Pembatasan kadar nikotin dan tar ini menjadi ancaman nyata bagi petani di Jawa Timur," kata Yasid.

Ia menambahkan, petani tembakau di Jawa Timur selama ini membudidayakan berbagai varietas lokal yang memiliki karakteristik kadar nikotin berbeda. Karena itu, menurutnya, penerapan ambang batas yang terlalu rendah berpotensi memengaruhi keberlangsungan varietas yang telah lama dibudidayakan.

"Makanya kami datang jauh-jauh dari Jawa Timur menuntut kepada Kemenko PMK untuk mencabut dan membatalkan rancangan aturan itu. Kami bukan anti terhadap regulasi. Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah selama aturannya adil dan setara," ujarnya.

Yasid meminta pemerintah melibatkan perwakilan petani secara langsung dan terbuka dalam setiap pembahasan regulasi terkait produk tembakau. Ia menilai keterlibatan petani diperlukan agar kebijakan yang disusun mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

"Kemenko PMK berjanji bahwa pemerintah masih melakukan pembahasan-pembahasan berkelanjutan. Namun demikian, kami dari perwakilan petani meminta dilibatkan secara langsung dan terbuka dalam pembahasan itu," katanya.

APTI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap petani sebelum menetapkan kebijakan mengenai kadar nikotin dan tar. Mereka juga meminta adanya masa transisi dan kajian yang komprehensif agar perubahan regulasi tidak berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha petani tembakau.