120 Anggota DPR Teken HMP Gibran, Apakah Bisa Langsung Dimakzulkan?

SuaraJakarta.id - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini memunculkan pertanyaan besar: apakah Gibran bisa langsung dimakzulkan setelah usulan tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR?

Jawabannya, tidak. Penandatanganan usulan HMP bukan keputusan pemberhentian wakil presiden. Ada sejumlah tahapan politik dan hukum yang harus dilalui sebelum seorang presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan HMP yang ditandatangani 120 anggota DPR tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan. Setelah diterima pimpinan DPR, usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Para pengusul menilai terdapat persoalan mengenai pemenuhan syarat jabatan yang perlu ditindaklanjuti melalui hak konstitusional DPR.

Namun, proses tersebut masih berada pada tahap pengajuan HMP. Belum ada keputusan DPR yang menyatakan Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden.

120 anggota DPR dari delapan fraksi teken HMP Gibran

Jumlah 120 anggota DPR yang mengajukan HMP telah melampaui persyaratan minimal pengusulan hak tersebut. Dukungan datang dari delapan fraksi partai politik di parlemen.

Berdasarkan keterangan Saan Mustopa, komposisi 120 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP terdiri atas:

Baca Juga: Gibran Dapat Dukungan Prabowo untuk Fight, Besok DPR Tunggu Langkah 53 Anggota

1. Fraksi PKS: 28 anggota.
2. Fraksi NasDem: 19 anggota.
3. Fraksi PKB: 18 anggota.
4. Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
5. Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
6. Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
7. Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
8. Fraksi PAN: 1 anggota.

Fraksi PKS menjadi penyumbang penandatangan terbanyak dengan 28 anggota. Sementara itu, PAN tercatat mengirimkan satu anggota sebagai pengusul.

Keterlibatan delapan fraksi membuat pengajuan HMP tersebut menjadi agenda lintas fraksi di DPR. Meski demikian, jumlah penandatangan tidak dapat langsung disamakan dengan keputusan resmi DPR untuk memberhentikan wakil presiden.

Apa yang terjadi setelah HMP masuk rapat paripurna?

Masyarakat perlu memahami bahwa ada perbedaan antara mengusulkan HMP, menyetujui penggunaan HMP, dan memutuskan pemberhentian wakil presiden.

Dalam mekanisme DPR, pengajuan hak menyatakan pendapat dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Jumlah tersebut merupakan persyaratan untuk mengajukan usulan, bukan jumlah suara yang otomatis membuat seorang pejabat dapat dimakzulkan.

Usulan yang telah diterima pimpinan DPR selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR.