SuaraJakarta.id - Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat, Kamis (8/10/2020), menghasilkan hampir 400 ton sampah.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat, ada 398 ton sampah yang dikumpulkan pihaknya dari sisa aksi massa menolak Omnibus Law Cipta Kerja kemarin.
"Sampah itu dari sisa aksi massa di seluruh wilayah Jakarta," kata Kepala DLH DKI Jakarta Andono Warih, Jumat (9/10/2020).
![Papan Penunjuk jalan rusak akibat terjadinya bentrokan antara petugas kepolisian dengan massa demonstran yang menolak disahkannya Undang - Undang Omnibus Law di Kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Kamis (8/10). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/09/25787-demo-tolak-omnibus-law-suaracomalfian-winanto.jpg)
Volume sampah terbanyak dari sisa demonstrasi itu, kata Andono, tersebar di sepanjang Jalan MH Thamrin arah Kota dan Jalan MH Thamrin-Blok M.
Baca Juga:Ancam Oknum Polisi Represif ke Demonstran, Hinca: Saya Bawa Ini ke Kapolri
Diungkapkan Andono, banyaknya volume sampah pada dua jalur itu dikarekan konsentrasi massa terpusat di wilayah itu.
"Ini yang paling krusial tapi intinya seluruh wilayah tetap kita jaga kondusivitasnya," tutur Andono dilansir dari Antara.
Sementara itu, Humas DLH DKI Jakarta, Yogi menambahkan petugas mengumpulkan segala jenis sampah.
Seperti sisa pembakaran dan puing termasuk material keras seperti batu maupun kaca.
DLH DKI Jakarta mengerahkan 12 unit mobil penyapu jalan otomatis (road sweeper), 12 mobil pickup, 20 unit truk sampah anorganik dan 30 truk sampah typer.
Baca Juga:Polrestabes Bandung Amankan 429 Demonstran, 1 Orang Berstatus Siswa SD
![Bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan polisi saat demonstasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (8/10/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/08/23634-demo-di-jakarta.jpg)
Kemudian 1.000 petugas Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP), 1.000 karung dan 500 sapu guna membersihkan sampah sisa aksi rusuh.
Sebelumnya, sekelompok massa berunjuk rasa berujung ricuh saat menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada beberapa wilayah di Jakarta, Kamis kemarin.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum milik Pemprov DKI Jakarta yang dirusak massa.
"DKI yang akan membiayai, tadi sudah diprediksi sudah dihitung kira-kira (butuh) Rp25 miliar," kata Anies.
![Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa demonstrasi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020) malam. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/08/37968-anies-baswedan.jpg)
Imbas dari demonstrasi itu, banyak fasilitas umum yang mengalami kerusakan, termasuk 18 halte Transjakarta yang asetnya dimiliki BUMD PT Transportasi Jakarta, bahkan beberapa di antaranya dibakar oleh massa tak dikenal.
Anies menyebutkan untuk halte-halte yang rusak tersebut, akan disiapkan halte sementara untuk bisa beroperasi secepatnya melayani warga.
Berdasarkan data yang didapat dari pihak Transjakarta ada 18 halte yang jadi sasaran amuk massa. Delapan di antaranya dibakar dan 10 lainnya mengalami kerusakan parah.
