Prabowo: Pendemo UU Cipta Kerja Dibiayai Asing, Tak Mau Indonesia Maju

Selain itu penolak UU Cipta Kerja kemakan hoaks.

Pebriansyah Ariefana
Selasa, 13 Oktober 2020 | 06:40 WIB
Prabowo: Pendemo UU Cipta Kerja Dibiayai Asing, Tak Mau Indonesia Maju
Seluruh pengurus daerah Partai Gerindra bersepakat mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, setelah yang bersangkutan kembali dipilih sebagai ketua umum, Sabtu (8/8/2020). [Suara.com/Bagaskara]

SuaraJakarta.id - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pendemo penolak UU Cipta Kerja dibiayai asing. Asing yang dimaksud adalah negara-negara di luar Indonesia yang tak suka dengan Indonesia.

Para penolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja tergiring hoaks yang bersumber dari asing luar negeri.

Selain itu penolak UU Cipta Kerja kemakan hoaks.

"Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini tidak ada, itu tidak ada," ujar Prabowo dalam sebuah video wawancara yang dilansir DPP Partai Gerindra, Senin (12/10/2020) malam.

Baca Juga:Jelang Demo PA 212, Polisi Tutup Akses Jalan Menuju Istana Sejak Malam

Halte Transjakarta Bundaran HI terbakar, Jakarta, Kamis (8/10/2020).  [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Halte Transjakarta Bundaran HI terbakar, Jakarta, Kamis (8/10/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri.

Bahkan, dia menyebut, dalangnya berasal dari luar negeri.

"Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," ujar Prabowo.

Hal ini terlihat ketika ada oknum yang memanfaatkan aksi tolak UU Cipta Kerja, untuk merusak fasilitas umum.

Demo buruh di Harmoni (Antara)
Demo buruh di Harmoni (Antara)

Padahal, fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dengan uang rakyat untuk membantu masyarakat.

Baca Juga:Elemen 212 Akan Demo Hari Ini, Jalan Arah Istana Merdeka Ditutup

"Ini pasti ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini, ini pasti anasir yang dibiayai asing. Tidak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat," ujar Prabowo.

Selain itu, dia menegaskan, UU Cipta Kerja yang dipelopori Presiden Joko Widodo memiliki tujuan yang baik.

Salah satunya, mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi di Indonesia.

Seorang buruh tampak membawa poster bertuliskan, "Anggota DPR lebih baik nonton pornhub daripada sidang paripurna" dalam aksi longmarch menuju Gedung DPR, Rabu (7/10/2020). [Suara.com/Irfan Maulana]
Seorang buruh tampak membawa poster bertuliskan, "Anggota DPR lebih baik nonton pornhub daripada sidang paripurna" dalam aksi longmarch menuju Gedung DPR, Rabu (7/10/2020). [Suara.com/Irfan Maulana]

Apalagi, Indonesia saat ini tengah diterpa pandemi Covid-19 yang berdampak negatif ke semua sektor.

Buruh juga menjadi salah satu yang terdampak dari keadaan yang terjadi saat ini.

"Jadi ini kadang-kadang suatu dilema, katakanlah buah simalakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

News

Terkini

Belasan orang operator atau costumer service judi online dibekuk polisi di sebuah apartemen yang berada di Kawasan Pluit.

News | 17:33 WIB

Kepala BPBUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani angkat bicara soal desakan menggabungkan tujuh anak usaha milik PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

News | 11:31 WIB

Syamsul Huda dicari polisi karena merudapaksa mantan kekasihnya YO. Parahnya lagi, ia mengunggah mantan kekasihnya dalam kondisi tanpa busana di status WhatsApp.

News | 20:50 WIB

Pemprov DKI Jakarta bakal meresmikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) alias Skywalk Kebayoran Lama, Jaksel.

News | 20:13 WIB

Mantan Anggota TGUPP Tatak Ujiyati ikut pasang badan terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut proyek sedotan Kali Ciliwung mangkrak enam tahun.

News | 18:47 WIB

Unit Reskrim Polsek Tambora meringkus dua pelaku pencurian dan seorang penadah hasil curian kendaraan bermotor. Pada Minggu (22/1/2023) kemarin.

News | 18:18 WIB

Pemprov DKI Jakarta anggarkan dana Rp4,7 miliar untuk pengadaan lift baru dan pemeliharaan lift lama di Gedung DPRD DKI Jakarta.

News | 18:00 WIB

Event ini diramaikan oleh 16 travel agent.

Lifestyle | 17:57 WIB

Seleksi Setda DKI Jakarta pengganti Marullah Matali menyisakan enam calon.

News | 17:00 WIB

Tak lagi melebarkan jalan untuk atasi macet, Pemprov DKI pilih buat jalan tembus pada ruas jalan yang belum terhubung.

News | 12:51 WIB

Penerapan jalan berbayar juga belum tentu dapat mengurai kemacetan.

News | 22:01 WIB

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Irwandhy Idrus menambahkan permohonan penangguhan merupakan hak tersangka.

News | 21:32 WIB

Satu gudang yang berisi satu unit konveksi bordir serta tiga kendaraan hangus terbakar di wilayah Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu (25/1/2023).

News | 19:45 WIB

Rapat kerja rencana jalan berbayar atau ERP antara Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov Jakarta kembali gagal.

News | 19:02 WIB

Perwakilan DPRD DKI Jakarta akhirnya menemui massa aksi ojol yang menolak rencana pemberlakuan ERP.

News | 15:50 WIB
Tampilkan lebih banyak