SuaraJakarta.id - Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menyampaikan kritik terkait kinerja Gubernur Anies Baswedan selama tiga tahun menjabat. Salah satu hal yang disoroti adalah mengenai hubungan Anies dengan Pemerintah Pusat.
Menurut Nirwono, program Anies dan pusat kerap kali tidak sejalan dan cenderung berbeda. Bahkan ia menilai hal ini terus dipamerkan selama tiga tahun ini.
"Saya melihat secara umum ada ketidakharmonisan antara pemerintah DKI dan pusat itu semakin ditampilkan dan tidak berkurang di tahun ketiga ini. Jadi kebijakan yang diambil Gubernur sekarang cenderung akan berbeda," ujar Nirwono dalam diskusi online mengenai tiga tahun kepemimpinan Anies, Kamis (15/10/2020).
Ia mencontohkan perselisihan Anies dengan Pemerintah Pusat adalah saat penanganan banjir. Ia sempat mengkritik Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono beberapa waktu lalu hingga menimbulkan berbagai pandangan publik.
Baca Juga:Tebalnya 812 Halaman, Anies Sarankan Pelajar Bedah Isi UU Ciptaker
"Gubernur terang-terangan bahkan di depan publik memberikan komentar dari menteri PUPR yang hal ini harusnya gak dilakukan oleh seorang pejabat publik. Kalau mau berbeda ya di dalam bukan ditampilkan di publik," jelasnya.
Menurutnya dalam menjalankan kebijakan penanganan banjir, Anies tidak perlu sampai menonjolkan perselisihannya seperti membuat istilah naturalisasi sungai padahal yang biasa dipakai adalah normalisasi. Kedua pihak harus sejalan demi menuntaskan masalah ini.
"Ini juga terbukti saat penataan sungai. Yang terhenti karena perbedaan konsep. Normalisasi dan naturalisasi," tuturnya.
Jika masalah penyamaan konsep ini tak kunjung rampung, maka sampai akhir kepemimpinannya Anies tak akan bisa menuntaskan masalah banjir di ibu kota.
"Perkiraan saya akan berlanjut sampai 2022 sampai akhir kepemimpinan (Anies Baswedan) karena belum ada tanda upaya duduk bersama menyamakan konsep tersebut," pungkasnya.
Baca Juga:Lewat Buku Tamu, Pemprov DKI Klaim Bisa Tekan Klaster Corona Perkantoran
