SuaraJakarta.id - Polemik terkait penanganan kesehatan Habib Rizieq Shihab saat dirawat di Rumah Sakit UMMI Kota Bogor berujung tudingan dari tim medis MER-C yang menyebut Wali Kota Bima Arya Sugiarto terlalu banyak melakukan intervensi.
Bahkan, Bima Arya disebut harus belajar etika kedokteran. Hal itu langsung dijawab oleh politisi PAN tersebut.
Bima Arya yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bogor mengatakan, bahwa yang dilakukan Satgas Covid-19 terkait intervensi dan membuka hasil medis itu tidak benar.
"Kami memahami privasi pasien sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dan saya insya Allah selalu menghormati dan memuliakan ulama. Yang menjadi atensi dan fokus kami lebih kepada proses dan pelaporan," katanya kepada wartawan di Balai Kota Bogor, Minggu (29/11/2020) sore.
Baca Juga:Gegara Habib Rizieq Ogah Dites Swab, Mahfud MD Langsung Gelar Ratas
Hal tersebut dinilai penting, karena semuanya diatur dalam undang-undang dan aturan turunannya. Dia membayangkan, bagaimana jika memang Rumah Sakit (RS) yang ada di Kota Bogor tidak berkordinasi dengan Satgas Covid-19.
Baik itu dengan Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Bogor, terkait perkembangan pasien Covid-19.
"Karena selama ini sejak bulan Maret seluruh rumah sakit selalu berkordinasi, menyampaikan data pertambahan pasien pelaksanaan PCR, yang diatur oleh undang-undang dan aturan turunannya," ujar dia.
"Tetapi identitas pasien tidak dibuka dan tidak diumumkan. Karena terikat dengan kode etik kedokteran dan kami sangat memahami itu. Atensi utama kami adalah proses koordinasi dan pelaporan itu saja," sambung Bima.
Karena, jika memang hal itu tidak berjalan dengan baik, bagaimana cara menyusun strategi Satgas Covid-19, dalam menanggulangi tren lonjakan kasus positif di Kota Bogor, katanya.
Baca Juga:Empat Direktur RS UMMI Diperiksa Polisi soal Swab Rizieq, Ini Nama-namanya
"Bagaimana mungkin kita bisa membuat strategi bersama, apabila kita tidak memiliki data yang lengkap. Jadi konteksnya adalah koordinasi dan teknis pelaporan," ujarnya lagi.
Ia menambahkan, Satgas Covid-19 Kota Bogor dalam hal ini telah memberikan sanksi berupa administrasi kepada RS UMMI, sesuai aturan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) 2020.
"Kami sebenarnya sudah melakukan sanksi administratif, berupa teguran keras ke RS Ummi sesuai aturan yang berlaku," tambahnya.
Kontributor : Andi Ahmad Sulaendi
