SuaraJakarta.id - Bendera bintang kejora berkibar KJRI Melbourne, Australia. Bendera Bintang Kejora berkibar disertai spanduk seruan TNI berhenti bunuh orang Papua, "TNI Out Stop Killing Papua".
Bendera ini dikibarkan oleh lima orang yang memanjat kantor KJRI. Insiden tersebut terjadi pada Selasa (1/12/2020) dan terekam dalam sebuah video yang tersebar di media sosial Twitter.
Pada media sosial, video itu disertakan keterangan, "5 Orang telah memanjat tembok Konsulat Indonesia di Melbourne & saat ini berada di atas atap," tulis akun bernama Tim Buchanan.
Dalam video tersebut terlihat empat orang mengibarkan bendera Bintang Kejora di atas pagar. Namun terlihat akan dihalangi oleh seseorang yang belum diketahui siapa.
Baca Juga:OPM: Benny Wenda Bekerja untuk Kapitalis Eropa, AS, dan Australia
"Mereka telah mengibarkan bendera Bintang Kejora gerakan kemerdekaan Papua Barat & spanduk bertuliskan TNI OUT: Berhenti Membunuh Orang Papua & BEBAS PAPUA BARAT" sambungnya.
![Bendera Bintang Kejora dan spanduk TNII Out berkibar di KJRI Melbourne, Australia.[Twitter]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/12/02/76667-bendera-bintang-kejora-dan-spanduk-tnii-out-berkibar-di-kjri-melbourne-australia.jpg)
Pada lanjutan video tersebut, mereka kemudian bepindah tempat mengibarkan bendera gerakan Papua Barat tersebut di atap kantor konsulat jenderal RI di Melbourne tersebut.
Insiden pengibaran bendera tersebut terjadi tepat di hari dimana United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan kemerdekaan pada 1 Desember 2020.
Provinsi Papua dan Papua Barat terletak di bagian barat Indonesia dan berbatasan dengan negara Papua Nugini yang merdeka di timur.
Bendera "Bintang Kejora" dilarang dikibarkan ketika dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961. Militer Indonesia menguasai Papua Barat dalam beberapa bulan setelah deklarasi tersebut.
Baca Juga:DPR Sebut Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat Cuma Gimik
Kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat menjadi tuntutan baru untuk kemerdekaan, yang mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara.