Lebih lanjut, Ahok mengaku tidak sepakat apabila gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta naik, apalagi dengan angka yang cukup drastis.
Ahok mengatakan, upaya menaikkan gaji dan tunjangan tersebut tidak benar, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Terlebih lagi, PAD DKI Jakarta tengah turun dan tunjangan PNS dipotong.
"Sekarang yang jadi persoalan, saya sampaikan kalau PAD DKI Jakarta turun. Kalau ada penghasilan turun, Kalau DPRD menaikkan penghasilan saya pun tidak suka. Itu gak benar," tegas Ahok.
Dalam video itu pula, Ahok bahkan mengaku sampai mengamuk saat membaca rincian kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga:Ahok Ultimatum Anak Muda di DPRD DKI Jakarta: Anggotanya Belagu Amat
"Saya baca sampai tunjangan rumah Rp 110 juta di medsos. Saya ngamuk baca itu tunjangan mobil Rp 35 juta. Saya ngamuk, mana ada," tandas Ahok.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan tak ada kenaikan gaji dan tunjangan dalam anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021. Nilai pendapatan bagi anggota dewan dikembalikan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Pras mengatakan keputusan ini diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi terhadap draf RKT pada RAPBD 2021 itu. Nominal gaji, tunjangan, hingga sosialisasi wakil rakyat Jakarta di tahun 2021 itu tetap sama dengan tahun 2020.
"Semua itu saya evaluasi, itu kita enggak ada (kenaikan) semua. Skrng saya sebagai pimpinan angota DPRD menyatakan itu semua terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," ujar Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).
Baca Juga:Ahok Ngamuk Gaji DPRD Jakarta Naik: Saya Ngotot Sampai Dikatain Anjing
