SuaraJakarta.id - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai wacana pengambilalihan rumah dinas DPR/MPR di Kalibata, Jakarta Selatan tidak bisa dilakukan begitu saja oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut dia wacana itu harus diiringi dengan solusi.
Apalagi alasan pengambilalihan karena rumah dinas dianggap tidak dimanfaatkam oleh Dewan. Pasalnya dikatakan Baidowi bahwa tidak semua rumah dinas itu kosong, melainkan dihuni oleh anggota DPR.
"Kalau alasannya tidak dipakai itu banyak rumah pejabat delain DPR itu banyak tidak dipakai itu. Misalkan dilihat saja jalan-jalan ke rumah pejabat-pejabat banyak yang tidak ditempati apakah itu juga mau diambil alih?" kata Baidowi kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).
"Jadi harus ada solusi, tidak hanya ambil alih begitu saja," sambungnya.
Baca Juga:Penjelasan Lengkap Anggota DPR RI Usai Resepsi Pernikahan di Solo Dibubarkan Satpol PP
Baidowi mengatakan, memang sudah sejak lma ada wacana terkait perumahan DPR yang dinilai memboroskan anggaran. Di mana ada wacana fasilitas rumah dinas itu digantikan dengan pemberian uang kepada Dewan.
"Sudah sejak lama memang ada wacana kalau perumahan DPR itu memboroskan anggaran. Lebih baik diganti kaya take home pay itu diganti uang sewa saja setiap bulan. Itu jumlahnya lebih kecil dan langsung masuk ke anggota," kata Baidowi.
Namun begitu, sebagai anggota DPR yang menempati rumah dinas, Baidowi mengaku menyerahkan bagaimana kemudian mekanisme yang tepat terkait fasilitas rumah untuk Dewan.
"Karena begini, tidak semua rumah DPR itu kosong, masih banyak yang nempati seperti saya. Saya nempatin. Tapi ya terserah mau tetap dipertahankan ataupun diganti uang take home pay seperti uang perumahan, uang sewa itu seperti di DPD ya monggo terserah," ujarnya.
Sebelumnya, sebagai salah satu penghuni rumah dinas, Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman mengaku tidak sepakat dengan wacana pengambilalihan rumah dinas DPR/MPR di Kalibata, Jakarta Selatan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Juga:Legislator Gerindra, Penghuni Rumah Dinas, Menolak Kemenkeu Ambil Alih RJA DPR di Kalibata
"Tidak sepakat, sangat tidak sepakat saya," kata Habiburokhman dihubungi, Senin (9/8/2021).
