Kesalahan pertama adalah Viani dianggap rutin menggelembungkan laporan dana reses DPRD DKI. Kasus yang dicontohkan pada reses tanggal 2 Maret 2021, pada Jl. Papanggo 1 RT01/RW02, tanggal 2 Maret 2021, Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok.
"Karena adanya penggelembungan laporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses dan/atau sosialisasi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan riilnya, yang telah dilakukan secara rutin," demikian bunyi surat tersebut, dikutip Senin (27/9/2021).
Kesalahan selanjutnya adalah Viani pernah melanggar aturan ganjil-genap yang sempat viral di media sosial karena melawan petugas. Lalu yang terakhir Viani tidak mematuhi instruksi untuk memotong gaji demi membantu penanganan Covid-19.
Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo membenarkan kabar pemecatan Viani tersebut. Namun ia tak mau memberikan penjelasan rinci soal alasan dipecatnya Viani.
Baca Juga:Diberhentikan PSI sebagai Anggota DPRD DKI, Viani Limardi Bilang Begini
"Iya betul (Viani dipecat)," ujar Ariyo saat dihubungi, Senin (27/9/2021).
Ariyo pun meminta agar hal ini dikonfirmasikan lebih lanjut kepada Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka.
"Kalau secara umum intinya tidak sejalan dengan arahan partai. Tapi kalau keterangan yang pasti langsung ke Sis Isyana saja," ucapnya.
Sementara Isyana juga belum mau memberikan keterangan lebih lanjut. Ia mengaku pihaknya masih fokus terhadap rapat paripurna interpelasi ke Gubernur Anies Baswedan yang akan digelar besok.
"Kami tengah fokus menghadapi sidang paripurna DPRD DKI Jakarta terkait interpelasi Formula E yang akan diadakan besok pagi. Untuk informasi terkait pertanyaannya, akan kami sampaikan setelah proses interpelasi besok," pungkas Isyana.
Baca Juga:Dipecat Sebagai Anggota DPRD DKI dan Kader PSI, Viani: Saya Belum Terima SK-nya
