SuaraJakarta.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth menilai selama ini DKI masih melakukan cara yang tradisional menanangani banjir. Ia meminta agar Pemprov DKI melakukan inovasi seperti memaksimalkan Early Warning System atau EWS.
Kenneth mengatakan penanganan banjir khususnya di Jakarta, harus menerapkan teknologi dan tidak hanya sebatas meningkatkan kewaspadaan. EWS yang digembar-gemborkan Anies disebutnya tidak benar-benar berjalan di lapangan.
Kenneth meminta Anies menerapkan early warning system dengan mengkombinasikan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Mulai dari tingkat satuan kerja hingga perangkat RT harus dilibatkan untuk meredam dampak banjir yang sering menimbulkan korban jiwa dan materi.
”Saya mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mulai melakukan langkah taktis itu. Early warning system adalah jawaban. Penanggulangan banjir tidak bertumpu pada pengerukan lumpur sungai saja, yang nyatanya juga tidak maksimal. Ini kembali pada komitmen," kata Kenneth dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10/2021).
Baca Juga:Waspadai Potensi Tanah Longsor di Prambanan, BPBD Sleman Pasang Sejumlah EWS
Selain itu, program pengerukan lumpur disebutnya jauh dari harapan karena keterbatasan alat berat yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
Akhirnya, terpaksa dilakukan tambal sulam. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemprov DKI tidak konsen pada pemenuhan infrastruktur pendukung, apalagi mau bicara penerapan teknologi.
”Kalau deteksi dini penanganan banjir saja masih pakai ombrometer manual (alat ukur curah hujan), ya jelas tertinggal jauh dong. Di zaman 4.0 seperti sekarang ini cara seperti ini sangat tidak realistis dan tidak adaptif mengikuti perkembangan zaman, penerapan teknologi harus mulai dilakukan,” jelasnya.
Dia juga menilai Pemprov DKI tidak bisa hanya bertumpu pada keberadan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang bekerja memprediksi cuaca, dan pengamatan manual menggunakan ombrometer.
”Terapan teknologi harus diciptakan. Jangan juga hanya mengandalkan sumur resapan saja, sumur resapan itu cocok kalau digunakan untuk menggantikan fungsi wilayah yang tangkapan airnya semakin berkurang. Namun, tidak bisa mengatasi permasalahan luapan air sungai," ucap Kenneth.
Baca Juga:Tagih Penamaan Jalan Ali Sadikin ke Pemprov, Ketua DPRD DKI: Tokoh Berjasa Buat Jakarta
Dia juga mengritisi statemen Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Riza Patria, yang menyebut DKI telah mempersiapkan lokasi pengungsian untuk penanganan banjir. Hal ini membuat Pemprov terkesan pasrah dengan terjadinya banjir.
”Kalau berbicara seperti itu, berarti sama saja mengangkat bendera putih dong. Maka itu saya sarankan, benahi saja upaya deteksi dininya, supaya kita semua tidak keteteran lagi, jangan pakai ombrometer manual lagi," pungkasnya.
