facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Wagub DKI: Pembebasan Lahan Masih Jadi PR Dalam Normalisasi Sungai di Jakarta

Erick Tanjung Rabu, 03 November 2021 | 22:15 WIB

Wagub DKI: Pembebasan Lahan Masih Jadi PR Dalam Normalisasi Sungai di Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Antara/Ricky Prayoga)

"Memang pembebasan lahan di Jakarta ini bukan pekerjaan yang mudah, karena banyak sekali lahan di Jakarta yang masih bersengketa," ujar Riza.

SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut persoalan pembebasan lahan masih menjadi pekerjaan rumah/PR dalam normalisasi sungai, waduk dan infrastruktur perairan yang berpengaruh terhadap banjir di Jakarta.

"Memang pembebasan lahan di Jakarta ini bukan pekerjaan yang mudah, karena banyak sekali lahan di Jakarta yang masih bersengketa, tumpang tindih, ada yang surat suratnya duplikat dan lain sebagainya," ucap Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Karena itu, kata Riza, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tidak dapat dieksekusi dengan cepat. Politikus Gerindra itu juga mengakui masalah lahan di Jakarta merupakan masalah krusial dan untuk mengatasinya perlu dilakukan secara bersama, tidak hanya dibebankan kepada Pemprov DKI.

Warga Jakarta, kata Riza, dapat berperan aktif memvalidasi sertifikat tanah yang dimiliki untuk menghindari penyerobotan tanah.

Baca Juga: Jakarta PPKM Level 1, Keterisian RS COVID-19 Turun Jadi Empat Persen

"Karenanya kami selalu mengingatkan kepada seluruh warga untuk dipastikan agar lahannya diawasi, dikuasai agar tidak diserobot atau diambil orang. Dan sering harus dicek ke BPN jangan sampai kita di rumah merasa aman-aman saja sertifikat kita, tahu-tahu ada yang memalsukan," ujarnya.

Sebelumnya, masalah pembebasan lahan juga disoroti oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah yang menyebutkan bahwa pihaknya mendapat laporan dari Kepala Dinas SDA Yusmada Faizal bahwa dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembebasan lahan bagi normalisasi, khususnya di bantaran Sungai Ciliwung.

Kendala utama yang dihadapi Dinas SDA dalam kegiatan pembebasan lahan, adalah masalah surat-surat yang dimiliki warga. Namun demikian, kata Ida, kendala pembebasan lahan tidak berhenti hanya karena kendala dokumen surat warga.

Politikus PDIP itu berujar, Dinas SDA sudah melakukan pembayaran atas pembebasan lahan di satu lokasi. Pembayaran tersebut, kata Ida, menggunakan dana PEN tahap pertama tahun 2021.

"Kemarin sudah 50 sekian persen, kalau ada satu lagi dibayarin," kata Ida di Jakarta, Selasa.

Baca Juga: Bakal Terapkan Tilang Uji Emisi, Wagub DKI: Demi Kesehatan dan Keselamatan

Terkait isu pengendalian banjir menjadi isu prioritas tertuang dalam lampiran Instruksi Gubernur (Ingub) bernomor 49 Tahun 2021.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait