SuaraJakarta.id - Fraksi PDI Perjuangan mengkritik penanggulangan banjir Jakarta saat menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Perda DKI tentang APBD 2022 di Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Pandangan dari Fraksi PDIP disampaikan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto. Salah satu yang dikritik adalah proyek sumur resapan dan merekomendasikan untuk dihapus.
"Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan, kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," kata mantan artis cilik yang dikenal dengan nama Tina Toon itu.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan sumur resapan cukup efektif menekan banjir. Khususnya dalam dua tahun terakhir.
Baca Juga:Wagub DKI: Polisi Bantu Sosialisasikan Tilang Uji Emisi via Operasi Zebra
"Sudah dilihat, sudah dirasakan dua tahun ini, efektivitas sumur resapan cukup baik," kata Wagub DKI di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/11/2021).
Riza menambahkan program sumur resapan sudah lama dilakukan dan tidak hanya dilakukan pada era pemerintahan dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Perlu diketahui program sumur resapan ini program yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, bukan hanya di zaman sekarang saja. Program ini sangat baik membantu mempercepat genangan air segera surut," imbuh Wagub DKI.
Riza mengatakan semua program termasuk penanganan banjir di Jakarta dievaluasi dan didiskusikan bersama DPRD DKI dan direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kemudian disetujui bersama.
Program tersebut, lanjut dia, dapat ditolak, ditambah atau dikurangi tergantung pembahasan dengan para legislator.
Baca Juga:DPRD Wacanakan Coret Anggaran Program Sumur Resapan, Ini Kata Wagub DKI
"Dalam dua tahun ini, terasa manfaat dari sumur resapan. Namun, demikian kami menghormati pendapat teman-teman di dewan, nanti silakan dibahas, didiskusikan di komisi terkait," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pihaknya menolak usulan anggaran sebesar Rp 100 miliar lebih yang akan digunakan untuk pembuatan sumur resapan.
Penolakan itu dilakukan pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2022.
Alasannya untuk menghapus anggaran pembuatan drainase vertikal karena program itu dianggap tidak memberikan dampak dan manfaat dalam pengendalian banjir.
Padahal, jumlah uang yang digelontorkan sudah sangat besar.
"Tahun ini diajukan sekitar Rp 100 miliar sekian, tidak sampai Rp 200 miliar. Pada 2021 yang besar, Rp 416 miliar kalau tidak salah. Besar kan," ujar Gembong di DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/11).
