- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan heran tidak ada kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis dalam tiga pekan terakhir.
- Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan kuliah umum di Universitas Jember, Jawa Timur, pada Minggu (22/11/2026).
- Pemerintah berupaya mengubah arah pembangunan nasional agar lebih berpihak kepada rakyat dan meninggalkan mekanisme pasar bebas.
SuaraJakarta.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku heran karena tidak ada lagi kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga pekan terakhir.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat menyinggung terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Alhamdulillah beberapa minggu ini, dua minggu, tiga minggu ini agak enak. Setelah ada penyadapan kok agak enak rasanya. Betul kan?" kata Zulhas saat memberikan kuliah umum di Universitas Jember, Jawa Timur, dilansir dari Beritajatim--jaringan Suara.com, Minggu (22/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas ketika berbicara mengenai berbagai perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilainya mulai mengubah arah pembangunan nasional.
Baca Juga:Suspend SPPG, Mas Dhito Jenguk Siswa Diduga Keracunan MBG
Ia kemudian menyinggung pelaksanaan program MBG yang menurutnya belakangan lebih kondusif. Zulhas mengaku heran karena sebelumnya kasus keracunan MBG kerap mencuat.
"Enggak ada lagi yang keracunan MBG. Saya juga heran. Dulu tiap hari 100, 200, masyaallah, banyak betul ini keracunan. Sekarang alhamdulillah sudah tiga minggu enggak ada. Aman alhamdulillah," ujarnya.
Meski demikian, Zulhas mengaku tidak mengetahui apakah ada kaitan antara terungkapnya penyadapan dengan kondisi pelaksanaan program MBG yang disebutnya semakin aman.
"Nah, setelah ada penyadapan itu, saya enggak tahu hubungannya apa gitu, saya juga enggak ngerti. Pokoknya sekarang agak amanlah," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah berupaya mengembalikan arah pembangunan nasional agar lebih berpihak kepada rakyat.
Baca Juga:Siswa Terima MBG Fresh 5 Hari, Sementara 3B dan Daerah 3T Dapat Menu Kering
Menurut dia, kebijakan Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
Zulhas menilai selama sekitar 28 tahun Indonesia terlalu mengikuti mekanisme pasar bebas yang lebih menguntungkan pemilik modal besar.
"Itu yang terjadi selama 28 tahun. Ini kita harus ubah total, harus (kepentingan) rakyat, rakyat, rakyat, rakyat," tegasnya.
Ia menyebut sejumlah kebijakan, termasuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan pengelolaan kekayaan alam oleh negara, sebagai bagian dari upaya mengembalikan ekonomi agar lebih berpihak kepada masyarakat.
Zulhas mengakui perubahan kebijakan tersebut menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan.
"Alhamdulillah beberapa minggu ini agak enak," ujarnya.